Tertibkan IMTN, Pemkot Balikpapan akan Libatkan Aparat Hukum

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan secara efektif Perda Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Dengan diterbitkannya aturan ini maka surat segel atau alas hak yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan harus dimohonkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan akibat kepemilikan segel menjadi hal yang sering terjadi. IMTN menjadi salah satu syarat  untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya menjadi sertifikat hak milik.

Namun dalam perjalanannya, penerapan IMTN di Kota Balikpapan tidak berjalan mulus. Karena masih banyaknya laporan dari masyarakat yang disampaikan terkait masalah tumpang tindih pengurusan IMTN. 

Rizal menjelaskan kebijakan penerapan IMTN di Kota Balikpapan saat ini sudah baik, yang perlu dimaksimalkan adalah pengawasannya, agar tidak disalahgunakan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

“Sebenarnya kalau IMTN itu klir, BPN juga enak dalam membuat sertifikat. Yang mengganggu itu, ada oknum yang melakukan pemalsuan IMTN,” terangnya.

Untuk itu, Rizal menerangkan, pihaknya saat ini tengah mengkaji rencana untuk membangun sistem terpadu yang melibatkan instansi antara Pemerintah Kota, BPN dan aparat hukum.

Rizal menjelaskan kebijakan penggunaan aturan IMTN di Kota Balikpapan sudah sangat baik untuk mendukung proses administrasi penerbitan sertifikat kepemilikan tanah di BPN. Sehingga yang diperlukan hanyalah peningkatan pengawasan aturan tersebut sehingga dapat berjalan maksimal.

Peningkatan pengawasan itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan penerbitan IMTN yang menyebabkan beberapa pegawai di lingkungan kecamatan harus menjalani pemeriksaan oleh aparat hukum karena dugaan pemalsuan penerbitan IMTN yang dilaporkan oleh masyarakat.

“Harus melibat aparat hukum untuk melakukan pengawasan, karena yang mengganggu itu adanya pemalsuan IMTN, sehingga pegawai kita (PNS) ada beberapa yang harus bolak balik menjalani pemeriksaan di aparat hukum,” terangnya.

Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan siap mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk menerbitkan kebijakan omnibus law dalam mendorong pertumbuhan investasi hingga ke daerah.

Rizal menjelaskan poin penting yang ditekankan adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam mengamankan rencana pemberlakuan kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan maksimal.

Salah satunya dengan memberikan jaminan terhadap keamanan terhadap lahan yang akan dipergunakan para investor sehingga tidak terbentur dengan sengketa lahan, yang dapat berdampak pada kelancaran proses investasi.

“Makanya kita libatkan aparat hukum untuk mendukung memberikan keamanan terhadap izin membuka lahan, sehingga tidak terganggu. Kalau penerapan omnibus law pasti berdampak terhadap pendapatan daerah, tapi nantikan kedepannya akan digantikan dari pendapatan lainnya,” ujarnya.