Tokoh Dayak Minta Legislatif Jaga Gaya Bicara dan Tak Lukai Hati Rakyat

Menurutnya, gaya bicara dan pola komunikasi para anggota dewan dan menteri dapat diatur menjadi lebih baik agar tak melukai hati rakyat.

“Kita juga minta komunikasi pejabat kedepan harus lebih bijak, agar rakyat tidak tersakiti, dan marah,“ ungkapnya dalam pertemuan lintas etnis dan doa bersama di kantor Gubernur, pasa Senin (1/9/2025).

Yakobus juga mengapresiasi semangat perjuangan elemen masyarakat serta mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.

Menurutnya, gelombang aksi yang terjadi belakangan ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi keresahan dan kemarahan rakyat terhadap kondisi pemerintahan.

“Gelombang demonstrasi yang masif ini  akumulasi dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang  tidak berpihak kepada masyarakat," tegas Yakobus.

Dia menilai, kemarahan rakyat berakar dari berbagai persoalan, di antaranya praktik pemerintahan yang korup, dan penegakkan hukum yang tidak berkeadilan.

Di sisi lain, juga karena tekanan ekonomi, di mana maraknya gelombang PHK terjadi dimana-mana. Namun, kata Yakobus, belum ada langkah konkret dari pemerintah mengatasi gejolak ekonomi.

Situasi-situasi ini, kata Yakobus, diperparah dengan kebijakan kontroversial seperti rencana kenaikan pajak PBB, pemblokiran jutaan rekening yang dilakukan PPATK, hingga satgas PKH yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena mematok tanah masyarakat.

​“Yang membuat masyarakat marah karena di tengah berbagai persoalan masyarakat, kabar kenaikan tunjangan DPR justru mencuat, ini yang melukai rasa keadilan masyarakat,” terang Yakobus.

Yakobus juga bilang secara khusus mengkritik pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid yang menyebut ‘semua tanah milik negara, rakyat hanya mengelola’.

Pernyataan itu dinilai telah melukai hati masyarakat adat, walau belakangan sudah diklarifikasi. Yakobus juga mengingatkan agar kedepan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus dikaji matang, dan harus berpihak kepada masyarakat.

Yakobus berharap pemerintah memandang masukkan masyarakat itu sebagai kritik konstruktif, bukan ancaman. Dia juga mendesak pemerintah dan DPR segera membuka mata dan telinga untuk berbenah diri setelah munculnya berbagai aksi demonstrasi.

“Seluruh pihak harus menjaga kondusivitas Kalimantan Barat. Pertemuan hari ini harus merumuskan langkah kongkret menjaga keamanan dan kondusivitas Kalbar. Keamanan dan kondusivitas Kalbar harus kita jaga bersama-sama,” tukasnya.