Tokoh Dayak Minta Rekrutmen Personel Polri Indahkan Tradisi Lokal

Ervan mengatakan, seni tato dan tindik sudah menjadi tradisi masyarakat Dayak yang tidak bisa ditinggalkan. Masyarakat Dayak berharap agar tradisi tersebut bukan halangan bagi mereka dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. 

Dalam seni budaya Dayak, menurut Ervan, tato dan tindik membawa makna tersendiri bagi mereka. Di mana proses pembuatan tato dan tindik harus melalui proses adat. 

“Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi tato atau tindik adat termasuk kebenaran status kesukuan calon personel anggota Polri tersebut, perlu keterlibatan para tokoh adat dayak dalam satu tim verifikasi,” sebutnya.

Selain persoalan tato dan tindik, Ervan pun menyoroti tentang ketentuan batas minimal tinggi badan menjadi personel Polri. Dalam masalah ini, rata-rata warga Dayak memiliki tinggi badan di bawah 160 centimeter. 

Di bawah ambang batas persyaratan menjadi personel Polri. 

Kondisi fisik yang bisa jadi terkait tingginya kasus stunting di PPU yang mencapai 800 orang. 

“Kalau masalah pendidikan, kesehatan untuk tentu bagian yang syarat utama dan kita dapat menerima. Apalagi kalau masalah fisik tidak perlu diragukan masyarakat Dayak sudah terbiasa melakukan aktivitas fisik dalam kehidupannya sehari-hari. Namun masalah tinggi badan kita berharap juga jadi hal khusus dari Pak Kapolri,” pintanya.

Demikian pun disampaikan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) PPU Helena Lin Legi keberadaan tim verifikasi independen tokoh adat Dayak. Setidaknya bisa membantu proses perekrutan anggota Polri dalam identifikasi tato, tindik, dan tinggi badan tadi.

“Tapi saya tegaskan, dalam perekrutan anggota Polri itu lebih mengutamakan prestasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Apalagi kalau para calon anggota Polri itu, punya prestasi khusus, gemilang serta memiliki kualitas SDM sesuai kualifikasi," paparnya. 

Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan melalui Kabag Bagian Sumber Daya (Sumda) Kompol Muhadi mengatakan, kegiatan ini untuk menghimpun masukan dari tokoh Dayak. Berkaitan tindik dan tato dalam penerimaan calon anggota Polri.

Untuk diketahui, tambahnya, sesuai perintah Kapolri menegaskan tiap tahun anggaran penerimaan, setiap Panitia Polda harus membentuk tim pengawas internal terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda setempat. 

Serta tim eksternal dari Diknas, Disdukcapil, IDI, HIMPSI, akademisi, guru olahraga, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, dan media massa. 

“Masyarakat terus menerus berperan serta dalam mengawasi setiap tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga akan terjaring anggota Polri berkualitas, memiliki Integritas tinggi dalam pekerjaan dan terpenting adalah memiliki sikap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” pungkasnya.