Tolak Program Transmigrasi, Demonstran Seruduk Kantor Gubernur Kalbar

Penolakan program Transmigrasi bukan ranpa alasan. Aksi massa digelar buntut dari kekecewaan warga terhadap perlakuan istimewa yang diberikan kepada transmigran. Koordinator aksi, Endro Romianus, menuding bahwa program tersebut tidak berpihak pada masyarakat lokal.

“Pemukiman transmigran diberi listrik, tapi warga lokal di sebelahnya malah tak kebagian. Ini bukan pembangunan, tapi ketidakadilan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Endro juga menyinggung terakit praktik penyalahgunaan aset seperti lahan dan fasilitas yang semestinya diberikan ke transmigran malah dijual ke perusahaan.

“Jika tuntutan kami tidak direspons, kami akan desak Menteri Transmigrasi mundur,” tuntutnya.

Geram karena Gubernur Kalbar tak kunjung keluar untuk menerima massa aksi, sejumlah demonstran menerobos masuk ke dalam kantor Gubernur.

Suasana tampak riuh ketika massa bergerak masuk ke kantor Gubernur. Polisi yang bertugas langsung mengamankan massa yang masuk.

Diketahui, pada saat itu Gubernur Kalbar, Ria Norsan sedang tak ada di lokasi. Norsan sedang menghadiri agenda lainnya di luar kantor.

Agar tak semakin panas, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan akhirnya turun dan menemui massa aksi untuk melakukan mediasi, serta mendengarkan keluhan merela.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Wagub Krisanrus menyatakan sikap untuk tegas menolak program transmigrasi dari luar daerah. “Jangan sampai kita memindahkan kemiskinan dari luar ke sini,” kata Krisantus, berdiri di hadapan ratusan warga yang menolak masuknya program revitalisasi transmigrasi ke Kalbar.

Krisantus menegaskan bahwa pemerintah daerah tak akan mendukung perpindahan penduduk dari luar yang justru memperuncing ketimpangan lokal.

Wagub Krisantus mengaku sudah lama mengamati dinamika ini. Menurut dia, fokus pembangunan seharusnya ditujukan kepada warga Kalbar sendiri yang masih banyak hidup miskin, tanpa pekerjaan, rumah, atau akses terhadap tanah.

“Itu yang harus diprioritaskan, bukan malah mengimpor persoalan dari luar,” ucapnya.

Dalam pernyataan yang jarang disampaikan pejabat setingkatnya secara terbuka, Krisantus berdiri satu suara dengan warga. “Saya sepakat dengan bapak-ibu sekalian. Saya tolak program transmigrasi,” tegasnya, yang disambut sorak dukungan massa.

Penolakan ini menandai babak baru dalam relasi antara pemerintah pusat dan daerah soal agenda pemerataan penduduk. Kalimantan Barat setidaknya untuk saat ini, menutup pintu untuk transmigrasi dengan tujuan yang jelas, yakni memprioritaskan dan memberantas kemiskinan di daerah.