Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh dan Pekerja Demo DPRD PPU

“Kami juga menolak UU tersebut dengan alasan tidak adanya batasan-batasan dalam penempatan pekerja, lalu makin mudahnya pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja dengan dihapus dan diubahnya pasal 151, pasal 152 dan pasal 154 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga membuka ruang yang lebih besar kepada pengusaha untuk melakukan PHK sepihak,” tegasnya.

Sehingga menurutnya, atas dasar itu penghapusan dan perubahan pasal-pasal tersebut pihaknya menolak dan meminta dukungan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud dan Ketua DPRD PPU, Jhon Kenedy membuat pernyataan penolakan bersama atas disahkannya UU Omnibus Las Cipta Kerja tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD PPU, Jhon Kenedy kepada awak media usai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan peserta aksi menuturkan, dengan melihat kondisi  saat ini terjadinya penolakan di berbagai daerah DPRD PPU sangat prihatin. 

Apa yang menjadi tuntutan kaum buruh dan masyarakat PPU, lanjutnya, insya Allah bersama-sama teman-teman wakil rakyat PPU lainnya akan diperjuangkan. Bahkan ia menilai pasal-pasal dituntut oleh peserta aksi sangat merugikan masyarakat kecil dan buruh, oleh karena itu, DPRD ikut menolak jika pasal-pasal dan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dan menjadi penegasan dari pihaknya.

“Hasil dari RDP ini, nantinya akan dibuat kesepakatan untuk mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat. Kami kan wakilnya rakyat maka apabila ada UU yang merugikan masyarakat tentu kami berpihak kepada mereka," sebut Jhon Kenedy.     

Ketua Komisi I DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf menambahkan, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat ini akan dipelajari lebih dahulu, sementara masalah pembatalan UU tersebut ranahnya Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya hanya mengawal dan memperjuangkan asprasi tersebut.  

“Jadi kami akan pelajari lebih dahulu tuntutan yang menjadi aspirasi masyarakat ini dan masalah pembatalan UU itu ranahnya di MK sementara kami hanya menyampaikan saja ke pemerintah pusat,” terangnya.

Dalam jalannya RDP disepakati untuk membuat kesepakatan penolakan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, Bupati PPU dan Ketua FSP Kahutindo sebagai perwakilan pekerja dan buruh, namun meskipun bupati sempat hadir dalam RDP tersebut tetapi kemudian ia meninggalkan ruang rapat, sehingga nota kesepakatan tersebut batal ditandatangani.

Pantauan IDN Times, hingga sekitar pukul 18.00 Wita bupati belum juga menandatangani nota kesepakatan tersebut, sehingga dilakukan perubahan redaksi kesepakatan dimana yang menandatangani hanya ketua DPRD dan ketua FSP Kahutindo PPU.

Adapun isi komitmen DPRD PPU terhadap UU Omniblus Law Cipta Kerja berbunyi, “kami DPRD PPU berkomitmen untuk menuruskan asprasi serikat buruh dan serikat pekerja kabupaten PPU menolak UU Omniblus Law atau Cipta Kerja ke DPR RI dan Presiden RI dan meminta mengeluarkan segera menerbitkan Perppu”.   

Di hadapan massa, Jhon Kenedy menegaskan, berdasarkan kesepakatan bersama 14 hari pasca penandantangan komitmen DPRD PPU tersebut akan menyerahkan tanda terima dari DPR RI dan Presiden RI kepada perwakilan serikat buruh dan pekerja.

“Saya akan menyerahkan tanda terima dari DPR RI dan Presiden paling lambat 14 hari setelah penandtanganan surat komitmen kami dengan serikat buruh atau pekerjaan dalam hal ini FSP Kahutindo,” pungkasnya.

Setelah mendengar pernyataan tersebut berangsur-angsur para pendemo membubarkan diri, kegiatan demo mendapat pengawalan dan pengamanan dari personel Kodim 0913/PPU, Polres dan Satpol PP PPU hingga berakhirnya kegiatan yang berjalan tanpa anarkis tersebut.