TPA Basirih Banjarmasin Disanksi KLH, Ibnu Sina Tetap Optimis

09 Des 2024, 15:00 WIB

TPA Basirih Banjarmasin

Banjarmasin, IDN Times - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), mendapat sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pengelolaan sampah yang dianggap belum sesuai aturan.

Meski begitu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, justru memandang sanksi ini sebagai peluang. Ia menyampaikan terima kasih kepada KLHK karena menganggap ini sebagai bentuk perhatian dan kesempatan bagi Kota Banjarmasin untuk berbenah.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup. Dengan sanksi ini, kita masih punya kesempatan memperbaiki, dibanding kota lain yang ada TPA-nya sampai ditutup atau pejabatnya dipidana,” kata Ibnu Sina.

1. TPA Basirih masih ada waktu memperbaiki

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina

Menurut Ibnu Sina, sanksi ini menjadi momentum untuk segera membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Basirih.

Hal ini sejalan dengan harapan para pengamat lingkungan, salah satunya Hamdi, yang menilai sanksi ini wajar diterima jika melihat kondisi pengelolaan sampah di Banjarmasin saat ini.

“Ini jadi motivasi agar Pemko lebih serius menangani sampah. Seharusnya sejak 2013, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kita sudah tidak menggunakan sistem open dumping. Tapi sekarang sudah 11 tahun berlalu, progresnya masih minim,” ujar Hamdi.

Ia juga menyoroti masalah tempat pembuangan sementara (TPS) yang kerap meluber hingga ke jalan, seperti di kawasan Jalan Cemara, Banjarmasin Utara, yang hingga kini belum terselesaikan.

2. Sanksi kepada TPA di Kalsel

Hamdi, pengamat lingkungan

Dirjen Penegakan Hukum KLH Rasio Ridho Sani, menjelaskan bahwa sanksi administrasi diberikan kepada dua TPA di Kalimantan Selatan, yakni TPA Cahaya Kencana dan TPA Basirih. Sementara itu, beberapa TPA lainnya, seperti TPA Sarbagita Suwung (Bali), TPA Burangkeng (Bekasi), dan TPA Sarimukti (Jawa Barat), bahkan telah disegel karena pelanggaran berat.

Penindakan tegas juga dilakukan terhadap TPA ilegal. Sebagai contoh, TPA ilegal di Desa Buwek Raya, Bekasi, yang berujung pada vonis 6 tahun penjara dan denda Rp3 miliar untuk pelakunya.

3. DLH Banjarmasin belum menerima surat dari KLH

TPA Basirih Banjarmasin

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Marzuki, mengaku belum menerima surat resmi terkait pelanggaran di TPA Basirih. Namun, ia memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan ini.

“Belum menerima surat, tapi kami akan mempelajari dan menanganinya dengan serius,” ujarnya.

Sanksi ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemko Banjarmasin untuk segera berbenah. Dengan kerja sama semua pihak, bukan tidak mungkin pengelolaan sampah di Banjarmasin bisa lebih baik dan memenuhi standar lingkungan hidup yang ditetapkan.