Tunggakan Honor Guru Swasta di PPU Sepertinya Sulit untuk Dibayarkan

Selain itu, jika APBD PPU tahun 2022 dibahas dan disahkan tidak ada slot untuk membayar 10 bulan honor yang belum terbayar, termasuk anggaran honor mereka di tahun 2022 depan. 

“Andaikan APBD PPU 2022 disahkan pun tidak ada slotnya juga untuk 10 bulan itu. Karena kami di banggar belum melihat adanya anggaran itu,” katanya.

Selain itu, Zainal pun menyoroti nasib pembayaran honor bagi tenaga harian lepas (THL) PPU periode bulan November-Desember 2021 sebesar Rp23 miliar. Nasibnya diperkirakan akan sama dengan pembayaran honor para guru swasta tertunda. 

Mata anggaran THL PPU juga tidak ada dalam APBD PPU tahun 2022 nanti sebagai  anggaran pembiayaan.

“Sebetulnya jika bupati itu merubah pola pengaturan dengan melihat masa dinas dan jenjang pendidikan seperti pernah kami usulkan. Atau mengurangi nilai upah tidak 100 persen UMK, mungkin honor THL itu bisa diberikan lancar tanpa kendala," paparnya. 

Tetapi faktanya tidak berubah, upah mereka disamakan sebesar Rp3,4 juta per bulan per orang tanpa melihat masa dinas maupun tingkat pendidikan. Harusnya bupati juga melihat kemampuan keuangan daerah yang terpengaruh pandemik COVID-19. 

Sementara itu, tambahnya, apakah bisa dibayarkan tahun 2021 ini atau jadi pembiayaan tahun depan, dirinya juga pesimis karena anggaran itu tidak masuk dalam APBD tahun 2021. Khususnya kekurangan salur selama 10 bulan tadi.

Dikatakannya, APBD PPU tahun 2022 baru saja disahkan sebesar Rp1,170 triliun meskipun dirinya selaku Fraksi Gabungan tidak menghadirinya. Karena dinilai rapat paripurna pengesahan APBD 2022 tidak tepat waktu sehingga seluruh anggota fraksinya menyatakan tidak hadir.

“Dengan nilai Rp1,170 triliun tersebut, seharusnya tidak masalah jika fiskal atau kebijakan keuangan pemerintah itu berjalan dengan normal di sesuai dengan kemampuan daerah,” tuturnya.   

Sementara itu, anggota Komisi III juga Anggota Banggar DPRD PPU Thohiron menjelaskan, selama pembahasan hingga saat ini memang ada alokasi untuk sektor pendidikan sekira Rp15 miliar. Tapi belum ada kepastian peruntukannya bagi guru-guru PAUD dan TK. 

“Tapi, ini masih kita kawal. Doakan semoga semuanya lancar,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi menegaskan, pihaknya memegang apa yang disampaikan bupati sebagai penguasa anggaran.

Semua pihak harus bersedia menunggu saja hasil seperti apa.

"Kami (DPRD) pasti kawal, meskipun saya juga khawatir semoga akhir tahun ada yang cair, jadi masih optimis menunggu hingga akhir tahun," ujarnya.

Dikatakannya, meski DPRD PPU tidak tahu secara persis situasi kas daerah.Tetapi baginya jika memperhatikan mana prioritas dan jadi hajat orang banyak itu didahulukan. Prinsipnya seperti itu, bisa saja menjadi hutang tahun 2022, karena secara aturan masih diperbolehkan.

“Masih ada kemungkinan pencairan dana hibah itu dilakukan pada akhir 2021. Namun secara umum, tutup buku kas negara tinggal menghitung hari. Sangat masuk akal jika pemberian dana itu berpindah tahun ke 2022," sebutnya. 

Diberitakan, ratusan guru menggelar aksi demo di depan Kantor Pemkab dan DPRD PPU Kaltim, Senin (13/12/2021) lalu. para guru PAUD,TK dan MTS swasta itu memperjuangkan 10 bulan honor mereka yang belum dibayarkan. Aksi para guru tersebut merupakan kali kedua, di mana pada medio Juni 2021 aksi serupa pernah dilakukan mereka.

“Ini sudah akhir tahun namun tidak ada kepastian kapan honor kami dibayarkan. Kami menuntut kepastian kapan diberikan pada kami," ucap Koordinator Aksi juga Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikannya Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) PPU Nurlela dalam orasinya

Pada kesempatan itu, Bupati PPU, Abdull Gafur Mas’ud saat memberikan jawaban dan penjelasan kepada pendemo, saat ini situasi keuangan Pemkab PPU tidak baik-baik saja. Sehingga dirinya meminta agar para guru mengerti.

Tahun 2021 ini, memang kurang bagus karena ada refocusing di Februari lalu. Tapi pihaknya tetap jalankan Rp3,4 juta sesuai keputusannya. 

Pemkab akan mengaji ulang  supaya ini tidak terjadi lagi. Ia pastikan hibah itu segera dicairkan, sehingga honor bagi guru bisa segera diterima.

"Saya tegaskan  pula besaran honor diterima itu sama yakni Rp3,4 juta tak kurang. Saya pastikan akan melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi itu. Tetap harus dibayarkan. Kalau kami lihat kemampuan APBD bisa saja secepatnya, insyaallah," pungkasnya.