Wabah Corona, Pembangunan Bendungan di Ibu Kota Negara Tetap Berjalan

"Sementara saat ini, tim yang di daerah sedang menjalankan proses pembebasan lahan dengan lokasinya di tiga desa di Kecamatan Sepaku, seperti Desa Tengin Baru, Sukomulyo dan Desa Argomulyo , seluas 378 hektare, terdiri dari luas genangan sekitar 342 hektare dan 36 hektare untuk areal bendungannya atau tubuh bendungannya," ujarnya.

Dibeberkannya, proyek pembangunan bendungan yang sering disebut dengan Bendungan Sepaku Semoi tersebut nilainya mencapai sekitar Rp676 miliar. Sedangkan anggaran untuk pembebasan lahan mencapai Rp800 miliar, semua anggaran bersumber dari APBN.

Ia mengungkapkan, saat ini Bendungan Semoi dalam proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan memasuki tahapan pembukaan dokumen.

"Kami berharap proses pembebasan lahan bendungan bisa berjalan begitu pula lelang dapat berlangsung cepat sehingga kebutuhan air yang sangat vital ini bisa segera dibangun. Hal itu menunjukkan satu langkah tahapan pembangunan IKN sudah dijalankan dengan baik dan benar," tukasnya.

Nicko menegaskan, apapun arahan dari pemerintah pusat terkait IKN, kalau membutuhkan bantuan  daerah maka harus siap dilaksanakan.

Pihaknya juga tidak putus koordinasi dengan pemerintah pusat meskipun tidak langsung melakukan koordinasi langsung ke Jakarta, karena proses surat menyurat dan diskusi bisa tetap dilakukan melalui online.

"Sekarang kita jangan sampai mengembangkan isu akibat corona ini IKN tidak jadi, justru nanti tidak menyelesaikan masalah virus corona malah malah menimbulkan keresahan baru," tuturnya.

Menurutnya, kondisi saat ini justru menjadi momentum penting mengevaluasi  pusat ekonomi dan pusat pemerintahan untuk IKN , terkait langkah apa yang dilakukan jika ada wabah. Sehingga pemerintah pusat kelak ketika sudah pindah ke PPU tidak lagi harus direpotkan melakukan upaya - upaya penanganan wabah.

"Jadi suka tidak suka nanti kita akan menghadapi persoalan yang sama, jangan sampai pemerintahan dan perekonomian tidak berjalan, ini harus kita jaga kedepannya. Apabila kondisi serupa terjadi saat IKN pindah ke PPU maka disiapkan protokol wajib tentang proses penanganan kesehatan di ibukota harus,"tandasnya.  

Senada dengannya, Wakil Bupati PPU, Hamdam menambahkan, proses pembangunan IKN harus tetap dilaksanakan khususnya kegiatan yang dinilai sangat vital dan prioritas, meskipun sejumlah anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN untuk PPU oleh pemerintah pusat dihentikan sementara waktu.

"Kami tetap pastikan laju pembangunan di daerah tidak stagnan, karena pembangunan dinilai vital dan prioritas harus tetap berjalan. Pasti kita juga siapkan anggaran untuk penanganan masalah corona ini, Jika dinilai kurang akan diupayan menggunakan anggaran kegiatan lain yang masih bisa ditunda termasuk menggunakan anggaran perjalanan dinas," tegas Hamdam.

Apalagi, lanjutnya, untuk kegiatan perjalanan dinas pada satu dua bulan kedepan memang telah ditiadakan kecuali kondisi mendesak dan harus dilaksanakan. 

"Tetapi kami berharap dengan kondisi saat ini masyarakat tidak perlu panik terhadap kebijakan pemerintah untuk menanggulangi corona itu, tetapi harus patuhi dan diikuti kebijakan itu, agar kita tidak terserang virus ini," pungkas Hamdam.

Pembaca bisa membantu kelengkapan perlindungan bagi para tenaga medis dengan donasi di program #KitaIDN : Bergandeng Tangan Melawan Corona di Kitabisa.com http://kitabisa.com/kitaidnlawancorona