Wacana Angkut Alat Berat via Sungai dan Laut di Kaltim Banjir Kritikan

Merah menilai, Gubernur sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan ke publik.

“Gubernur sebaiknya ‘cuci muka’ dulu, biar sadar konteksnya saat bicara,” ujarnya menyindir.

Meski belum memahami sepenuhnya konteks pernyataan tersebut, Merah menegaskan bahwa jika angkutan alat berat dimaksudkan untuk mendukung tambang ilegal, maka tetap tidak bisa dibenarkan, di jalur mana pun.

“Kalau untuk tambang ilegal, ya tetap dilarang, mau lewat darat, laut, atau sungai,” tegasnya.

Menurut dia, pernyataan Gubernur cenderung menimbulkan kebingungan karena tidak menjelaskan secara rinci siapa pelaku usahanya dan status legalitasnya.

“Semua aktivitas, baik angkutan lewat darat, laut, pesisir, atau udara sekalipun, wajib punya izin dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan pendapat masyarakat pesisir, seperti nelayan, yang hidupnya bergantung pada ekosistem perairan. Menurut Merah, pengangkutan alat berat pertambangan melalui jalur laut berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Kalau masyarakat pesisir menolak, maka angkutan itu tidak boleh lewat. Aktivitas itu bisa merusak terumbu karang, padang lamun, dan mengancam ekosistem pesisir,” pungkasnya.

Rencana pemindahan angkutan alat berat ke jalur sungai mendapat kritik dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim. Windy Pranata dari JATAM menilai solusi ini tidak bisa diputuskan sepihak tanpa melibatkan masyarakat. Ia menekankan akar masalahnya terletak pada proses produksi dan distribusi sumber daya alam yang minim transparansi dan partisipasi publik.

Windy menyoroti bahwa pengalihan jalur justru bisa memindahkan masalah dari darat ke sungai. Ia mengingatkan potensi gangguan terhadap aktivitas nelayan dan petambak, serta mencatat adanya 23 insiden tabrakan tongkang sejak Jembatan Mahakam beroperasi.

JATAM juga menilai pengalihan jalur ini mengancam ekosistem Sungai Mahakam, termasuk habitat Pesut Mahakam yang terancam punah. Windy menegaskan bahwa solusi harus melalui kajian mendalam, melibatkan masyarakat, perusahaan, dan lembaga terkait, serta mengutamakan transparansi dan mitigasi risiko.

Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim menyambut baik wacana tersebut karena dinilai mampu mengurangi kerusakan jalan dan lebih ekonomis. Ketua MTI, Tiopan H.M. Gultom menyebut penggunaan tongkang lebih efisien dibanding truk.

Namun, MTI menekankan pentingnya kajian komprehensif mencakup kedalaman sungai, potensi abrasi, ukuran tongkang, serta sistem navigasi untuk menjamin keselamatan pelayaran dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.