Wacana Pengangkutan Alat Berat Lewat Sungai Kalimantan Perlu Dikaji

27 Jun 2025, 16:16 WIB

Sejumlah kapal tongkang melintasi Sungai Mahakam usai mengirim batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (18/1/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa

Balikpapan, IDN Times – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Timur menyambut baik wacana pengangkutan alat berat melalui jalur sungai maupun laut. Menurut MTI, solusi ini dapat secara signifikan mengurangi kerusakan jalan raya yang selama ini diakibatkan oleh truk-truk berat. Namun, mereka menegaskan bahwa implementasi ide ini harus didahului dengan kajian komprehensif dan matang.

Ketua MTI Kaltim, Tiopan H.M. Gultom, menjelaskan bahwa penggunaan tongkang di sungai jauh lebih efisien dibandingkan truk darat. "Satu tongkang berkapasitas 3.000–4.000 ton, jauh lebih hemat dibanding truk yang hanya mengangkut 20–22 ton per rit. Ini bukan hanya mengurangi kerusakan jalan, tapi juga lebih ekonomis untuk skala besar," ujar Gultom dihubungi dari Balikpapan.

1. Fokus pada tantangan dan dampak lingkungan

ilustrasi kapal tongkang pembawa batubara (Unsplash.com/Justin Wilkens)

Meskipun mendukung, MTI menyoroti beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam kajian tersebut. Mulai dari kedalaman alur sungai. Ini, kata Gultom, untuk memastikan jalur sungai cukup dalam agar tidak mengganggu ekosistem.

Selanjutnya adalah permasalahan abrasi dan gelombang. "Harus dipikirkan juga ukuran tongkangnya supaya tidak menimbulkan kerusakan pinggir sungai dan keramba ikan milik warga," ujar dia.

Kemudian adalah soal sistem navigasi. Ini untuk memastikan keselamatan pelayaran dengan sistem navigasi yang memadai untuk menghindari kecelakaan.

"Sungai Mahakam mungkin menjadi pilihan utama karena statusnya sebagai jalur nasional. Namun, kita harus memastikan kedalamannya memadai," tambah Gultom.

2. Diyakini lebih ekonomis

ilustrasi jalan rusak (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Gultom juga menekankan bahwa biaya untuk melakukan kajian ini relatif kecil dibandingkan dengan kerugian akibat kerusakan jalan. Ia menyebutkan bahwa biaya perawatan jalan provinsi saja bisa mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara biaya kajian yang dibutuhkan hanya sekitar Rp2-5 miliar.

"Angka kajian itu jauh lebih kecil dibandingkan triliunan rupiah kerugian akibat jalan rusak. Jangan terburu-buru. Kajian yang matang akan meminimalisasi dampak negatif dan memastikan solusi ini berkelanjutan," tegasnya.

3. Gubernur Rudy minta angkutan alat berat tak lewat darat

Gubernur Kaltim, Rudy Masud. (Dok. Pemprov Kaltim)

Sebagai informasi, wacana penggunaan jalur sungai dan laut untuk angkutan alat berat disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud saat bertemu para pelaku usaha tambang dan migas di Jakarta, baru-baru ini.

Rudy mengatakan, kerusakan jalan bukan karena aktivitas perusahaan sawit, tapi pertambangan. Penyebab kerusakan yang dimaksud Gubernur berasal dari aktivitas angkutan alat berat di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Gubernur pun langsung berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim untuk meminta agar semua angkutan alat berat tidak lagi melalui jalur darat. Sebab, tonase angkutan alat berat sangat besar dan akan cepat menyebabkan kerusakan jalan.

Dia merincikan, bobot long bed atau trailer sekitar 20 ton jika ditambah PC 210 (21 ton) maka totalnya 40 ton. Jika diangkut PC 330 (33 ton) maka tonase total menjadi 50 ton. Apalagi jika yang diangkut PC 400 (40 ton), maka total beban tonase angkutan alat berat mencapai 60 ton.

“Seluruh angkutan alat berat kalau bisa lewat jalur sungai atau laut, supaya tidak merusak jalan nasional maupun provinsi,” tegas Gubernur.

Ini berlaku untuk semua jalan, baik di wilayah tengah, utara, dan selatan.

Rudy menegaskan, Pemprov Kaltim akan melindungi investasi pertambangan agar tetap eksis, namun partisipasi perusahaan pertambangan juga sangat diharapkan untuk tidak mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kaltim.