Wagub Kaltim Dorong Keadilan DBH, Desak Pusat Beri Porsi Lebih Besar

Seno menekankan bahwa meskipun Kaltim menyetorkan jumlah PNBP yang sangat besar ke pemerintah pusat, namun yang kembali ke daerah sangat sedikit. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim meminta agar dalam penyusunan rancangan undang-undang di Senayan nanti, proporsi bagi hasil untuk Kaltim dapat ditingkatkan.

"Dengan PNBP yang kami setorkan ke pusat yang sangat besar, kami merasa seharusnya Kaltim mendapat bagian yang lebih signifikan. Jika itu terwujud, dampaknya akan langsung terlihat pada peningkatan APBD daerah," tegas Seno.

Seno berharap Komite IV DPD RI dapat mengajukan permohonan tersebut kepada pihak pusat agar Kaltim menerima bagi hasil yang lebih besar. Ia menginginkan adanya kesetaraan yang lebih adil dalam pembagian hasil PNBP, meskipun ia menyadari bahwa angka 50:50 mungkin kurang realistis dipenuhi.

"Sebenarnya kami berharap pembagian 50:50, tapi kami paham bahwa dalam proses ini ada tahapan uji publik dan lain-lain. Kami akan terus memantau perkembangannya," jelasnya.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengapresiasi aspirasi Pemprov Kaltim dan menegaskan bahwa DPD RI akan terus memperjuangkan peningkatan bagi hasil PNBP untuk daerah penghasil, seperti Kaltim.

"Kaltim memiliki potensi besar sebagai penghasil minyak dan gas. Oleh karena itu, Kaltim berhak mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar," ungkap Ahmad Nawardi.

Nawardi mengungkapkan bahwa revisi UU PNBP bertujuan untuk memperbaiki sistem pembagian dana bagi hasil dan transfer daerah yang lebih adil, khususnya untuk daerah penghasil sumber daya alam, seperti Kaltim.

Kaltim, kata dia merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil minyak, gas, dan batu bara. Sayang, meski kaya, kontribusinya untuk penerimaan daerah hanya 15,5 persen. 

"Ke depan, kami berharap ada peningkatan bertahap, seperti 20 persen atau bahkan 25 persen dari hasil migas yang dapat diterima oleh daerah penghasil. Bahkan, ada yang mengusulkan hingga 40 persen dari PNBP untuk daerah penghasil," kata dia. 

Lebih lanjut, Nawardi menyoroti masalah transparansi dalam pengelolaan PNBP, di mana daerah selama ini tidak mengetahui secara pasti jumlah PNBP yang dipungut dari wilayah mereka. Akibatnya, mereka hanya mengetahui bagi hasil yang diterima dari pusat.

"Saya mendorong agar Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Negara memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP. Kepala daerah harus mengetahui secara jelas potensi PNBP dari daerah mereka, berapa yang diterima, dan berapa yang layak mereka terima. Tanpa transparansi, potensi korupsi dan penyelewengan akan terus ada," tegasnya.

Nawardi juga menambahkan bahwa revisi RUU ini akan menjadi wadah untuk menampung aspirasi daerah, terutama terkait keadilan dalam pembagian hasil PNBP.

Ia berharap, ke depan, penerimaan PNBP yang diterima daerah dapat lebih besar, memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kita targetkan tahun ini, dengan momentum kepemimpinan presiden baru, semoga ada perhatian lebih terhadap daerah. Sesuai dengan cita-cita Presiden, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim mencatat, realisasi penerimaan pajak di Kaltim mencapai Rp39,25 triliun. 

Namun, besaran yang diterima oleh Kaltim dari PNBP yang disetorkan ke pusat masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dikumpulkan.

"Artinya bisalah Kaltim menerima bagi hasil yang lebih besar lagi," kata dia. 

Wakil Gubernur Seno Aji dalam kesempatan tersebut juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmat, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Kaltim. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 11 anggota DPD RI Komite IV.