Balikpapan, IDN Times – Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menanggapi aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025). Ia menegaskan pihaknya menghormati aspirasi masyarakat, namun mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif.
“Yang terpenting aksi berlangsung damai dan aman. Jangan sampai ada anarkis atau provokasi yang memecah belah. Kota Balikpapan ini kita bangun, kita jaga, dan kita bela bersama,” kata Budiono.
Budiono juga menegaskan penolakannya terhadap isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang kerap disuarakan massa aksi. “Kami pastinya menolak. Pemerintah pusat juga sudah menegaskan, tidak ada kenaikan gaji DPR,” tegasnya.
Selain itu, Budiono menanggapi keluhan masyarakat soal sistem zonasi pendidikan yang membuat sebagian siswa tidak mendapat kursi sekolah. Menurutnya, aturan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. “Kalau ada kendala, akan kami sampaikan lagi ke pusat. Untuk SMA dan SMK memang kewenangan provinsi,” jelasnya.
Ratusan massa dari kelompok Balikpapan Bergerak (Barak) sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung DPRD. Mereka menyuarakan tuntutan mulai dari pencabutan tunjangan DPR, desakan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur, hingga menolak pejabat publik yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial.
“Pernyataan yang tidak berpihak pada rakyat hanya akan melukai hati masyarakat. Kami mendesak pejabat seperti itu bertanggung jawab,” ujar Jenderal Lapangan aksi, Jusliadin.
Isu lokal juga menjadi sorotan massa, di antaranya banjir berulang di Balikpapan, kelangkaan solar, kondisi infrastruktur jalan, serta kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan warga.
“Ini bentuk solidaritas sekaligus peringatan agar pemerintah tidak menutup mata. Masalah banjir, BBM, dan infrastruktur nyata dirasakan warga sehari-hari,” kata Humas Aksi Barak, Dimas Aditya.
Pantauan IDN Times di lokasi, aksi berlangsung tertib dengan pengamanan ketat aparat kepolisian di sekitar gedung DPRD.