Korban Penganiayaan di Bukit Subur PPU Pertanyakan Sajam Tersangka

2. Khawatir gugurkan sangkaan UU Darurat

Ia khawatir jika barang bukti sajam itu tidak dihadirkan dalam persidangan, dapat menggugurkan sangkaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan sajam yang dipegang tersangka saat memukul kliennya.

Tidak adanya alat bukti sajam itu, lanjutnya, berdampak tak diterapkan UU Darurat itu, karena tidak memenuhi unsur. Ia menyayangkannbya, sebab berdasarkan kesaksian para saksi tersangka memang membawa sajam.

“Saksi kami tetap kekeh jika tersangka saat menganiaya korban membawa dan memegang sajam itu. Bahkan tersangka pun mengakuinya,” ungkapnya.

Ia menduga, ada pihak-pihak yang berusaha menghilangkan alat bukti sajam itu, jika itu terbukti maka pihaknya beranggapan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 221 KUHP perbuatan obstruction of justice atau menghalang-halangi penegakan hukum dalam penyidikan dengan ancaman empat tahun penjara.

3. Ada unsur obstruction of justice akan bawa ke jalur hukum

“Jika terbukti dan memang ada unsur perbuatan obstruction of justice, bukan tidak mungkin kami selaku pengacara HR akan membawa persoalan ini ke jalur hukum,” tegasnya.

Sementara itu, sambungnya, sebelum kasus ini bergulir hingga tahap 1, memang ada orang yang datang ke rumah orang tua korban untuk mengajak berdamai dan meminta maaf.Pihak keluarga menyatakan telah memaafkan tersangka, tetapi meminta proses hukum tetap berjalan.

“Orang tua korban sudah memaafkan tersangka, tetapi mereka tetap meminta proses hukum tetap berjalan tidak dihentikan,” tukas Asrul.