TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Belasan Negara Tertarik untuk Berinvestasi dalam Pembangunan IKN

Mereka yang datang dari negara-negara maju

Lokasi Titik Nol Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). (IDN Times/Sri.Wibisono)

Balikpapan, IDN Times - Badan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) mengungkapkan per Juni 2023 terdapat 19 negara yang tertarik untuk berpartisipasi investasi dalam pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).

"Per Juni 2023, ketertarikan perusahaan atau investor untuk berpartisipasi di IKN sudah datang dari sekitar 19 negara dengan total kurang lebih 256 perusahaan asing seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Eropa dan banyak negara lainnya," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi dilaporkan Antara, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga: Kejari PPU Amankan Rp194 juta dari Hasil Penanganan Perkara Korupsi 

1. Ketertarikan negara-negara ini sudah diklarifikasi IKN

Pembangunan Istana Negara di Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). (IDN Times/Sri.Wibisono)

Menurut Ali, ketertarikan negara-negara itu juga diklasifikasikan oleh OIKN, misalnya untuk teknologi ada sekitar 25 perusahaan global, kemudian ada 55 perusahaan asing yang tertarik pada pembangunan infrastruktur.

Sedangkan untuk energi baru terbarukan ada 29 perusahaan nasional dan internasional yang tertarik berpartisipasi.

2. Antusiasme dalam membangun IKN

Pembangunan proyek Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (16/6/2023). (IDN Times/Sri.Wibisono)

Bagaimana antusiasme dalam membangun IKN ini menjadi sebuah indikasi positif bahwa memang yang sedang dibangun ini adalah sebuah kota modern, di mana untuk menciptakan sebuah lompatan-lompatan bagi peradaban manusia.

"Hal ini menarik semua partisipasi dari berbagai negara. Tentunya nanti dalam pelaksanaan kerja sama, itu nanti akan menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan tidak hanya bagi investor, tetapi juga menguntungkan bagi pemerintah sebagai penyedia project public, dan secara bersamaan tidak memberatkan masyarakat untuk mengakses layanan dari proyek-proyek tersebut," kata Ali.

Baca Juga: BPOM Pastikan Makanan di Kantin Sekolah Samarinda Aman Dikonsumsi 

Berita Terkini Lainnya