TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Keluh Kesah Bupati Pedalaman di Kaltim tentang Minimnya Sarana Daerah 

Kantor organisasi perangkat daerah masih sewa dari warga

Kantor Bupati Mahulu (IDN Times/kaltimprov.go.id)

Samarinda, IDN Times - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh menyampaikan keluh kesahnya memimpin kabupaten di kawasan perbatasan. Kabupaten Mahulu memang kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berada di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Keluh kesah Bupati Boni disampaikan ketika bertemu Gubernur Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/9/2021).

“Baru-barunya dulu aman saja Pak Gub. Tapi sekarang mulai banyak masalah. Salah satunya soal parkir. Intinya, masyarakat tidak mau ada perkantoran lagi di kawasan permukiman,” katanya dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Senin (7/9/2021). 

Baca Juga: PPKM Level 4 di Kaltim Tersisa 2 Daerah, Balikpapan dan Kukar

1. Mahulu minim sarana kantor organisasi perangkat daerah (OPD)

Petugas DP2KB Mahulu melakukan penyemprotan disinfektan salah satu rumah ibadah di Mahlulu (Dok.DP2KB Mahulu)

Salah satu keluhan soal bangunan kantor pemerintahan yang belum mereka punya. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan harus menyewa rumah-rumah penduduk sebagai lokasi berkantor. Seperti diketahui, Mahulu resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013.

Terbaru ini, masyarakat mulai mengeluhkan keberadaan perkantoran dalam pemukiman warga. Masyarakat terutama menyoal parkir kendaraan pegawai negeri sipil (PNS) setempat yang tentunya memadati kawasan tersebut. 

2. Pemkab Mahulu akan bangun 15 kantor OPD

Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (humas.mahakamulukab.go.id)

Karena itu, pihaknya berencana membangun 15 kantor OPD yang jaraknya sekitar 4 kilometer dari Kantor Bupati Mahulu di Ujoh Bilang. Luas areal yang disiapkan sekitar 25 hektare. Total anggaran dibutuhkan sekitar Rp30 miliar.

Rencananya, 15 kantor OPD akan dibangun dengan rangka kayu. Sementara dalam jangka panjang, mereka akan membangun perkantoran terpadu dengan luasan tidak kurang dari 900 hektare.

“Tidak nyaman kalau Pak Gub ke sana, kantor kami masih amburadul,” canda Bonifasius.

Baca Juga: Preman Makin Nekat, Polda Kaltim akan Lakukan Tindakan Tegas 

Berita Terkini Lainnya