DKP Penajam Paser Utara Fokus Penyiapan Pangan bagi Balita Stunting
stevanbuuren.name
Penajam, IDN Times - Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Surito Widarie mengatakan, pada tahun 2020 ini pihaknya masih fokus untuk menyiapkan pangan bagi balita penderita stunting. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 471 balita mengalami stunting di PPU.
"Tahun ini kami mengusulkan anggaran kepada pemerintah pusat untuk program pengembangan kawasan perkarangan dengan pemanfaatan beberapa komoditas sayur-sayuran atau bisa disebut juga program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan nilai usulan Rp460 juta," ujarnya kepada IDN Times, pada Jumat (31/1) di Penajam
1. Pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari diharapkan mampu menyiapkan pangan bagi balita penderita stunting
KRPL yang dikembangkan DKP PPU (IDN Times/ Ervan Masbanjar)Pembangunan KRPL tersebut, jelasnya, salah satu bagian program pembangunan pertanian di sektor ketahanan pangan. KRPL ini diluar program pengembangan produksi sektor padi, jagung dan palawija dan diharapapkan mampu menyiapkan pangan bagi balita penderita stunting. Kegiatan ini serupa dengan program tahun 2019 kemarin.
Surito menuturkan, program ini diharapkan dapat menyiapkan komoditis pangan siap panen dalam waktu cepat. Selain itu agar dapat menjadi pilot project yang akan dikembangkan pada sembilan kelompok wanita tani PPU tahun ini.
Baca Juga: Terungkap! Gara-gara Ini Warga Balikpapan Bikin Hoaks Virus Corona
2. Diharapkan, 2020 ini terbangun sembilan KRPL lagi guna percepatan penanganan stunting
Ketua Tim Penggerak PKK PPU, Risna Rais Abdul Gafur (tengah kanan) didampingi Kepala DKP PPU, Surito Widarei dan stafnya di KRPL (IDN Times/ Ervan Masbanjar)"Tahun 2019 kemarin ada enam KRPL harapannya 2020 ini terbangun sembilan KRPL lagi guna percepatan penanganan stunting, dimana Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud menyatakan tahun 2023 PPU bebas stunting atau masalah gizi kronis akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Akibatnya anak kurang maksimal dalam pertumbuhannya secara fisik (pendek, bahkan kerdil)," katanya.
Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk DKP mencari terobosan program dengan dukungan dari APBN.
Ia berharap agar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN turun di Februari dan disetujui pemerintah pusat, sehingga pihaknya dapat mempercepat pelaksanaan menyiapkan sayuran cepat panen.
3. Empat pelaksanaan program fisik dari dana APBN telah tuntas 100 persen
Kepala DKP PPU, Surito Widarie saat memberikan pemahaman kepada kelompok KRPL (IDN Times/ Ervan Masbanjar)Dibeberkannya, terkait dengan evaluasi empat pelaksanaan program APBN yang dilaksanakan di PPU seperti KRPL, Program Obor Pangan Lestari (OPAL), Lumbung Pangan Masyarakat, program Usaha Pangan Masyarakat secara fisik telah tuntas 100 persen. Sedangkan penyerapan anggaran sekitar 98 persen dari kurang lebih Rp600 juta anggaran APBN yang diterima Pemkab PPU.
"Kami telah menyampaikan hasil evaluasi kegiatan itu saat rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian yang sekaligus membahas tentang perencanaan pembangunan pangan tahun 2021. Kami berharap program pemerintah pusat sinergis dengan program Pemkab PPU seperti tahun - tahun lalu," tukasnya.
Dituturkannya, saat ini pihaknya sedang menggalakan program Diversifikasi pangan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja seperti beras karena pemerintah pusat mengharapkan tingkat konsumsi beras harus ditekan sekecil mungkin dari 113 kg per kapita pertahun menjadi 89,6 kg perkapitas pertahunnya.
"Program ini perlu upaya percepatan, salah satunya dengan program pemerintah pusat ini. Salah satunya dengan menyosialisasikan pangan itu bukan hanya beras tetapi komiditi lain bisa dijadikan alternatif sehingga ketergantungan beras tidak tinggi. Kami juga melakukan program lomba pangan dengan bahan baku nonberas diikuti oleh anggota PKK, Drama Wanita, Kelompok Wanita Tani dan Dasawisma," pungkasnya
Baca Juga: Orangtua Korban Penikaman Potong dan Bakar Tugu Ori Tendang di Penajam
