Hari Kedua di IKN, Presiden Jokowi Groundbreaking Perkantoran BI

Penajam, IDN Times - Hari kedua kunjungan Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditandai dengan melakukan sejumlah groundbreaking atau secara resmi melakukan peletakan batu pertama. Salah satunya pembangunan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI) di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis (2/11/2023).
"Saya meyakini pembangunan tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha pada IKN dan mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN,” ujar Jokowi.
Selain itu, tambahnya, keberadaan gedung perkantoran BI di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor. Hal itu disebabkan karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada.
1. Tunjukkan komitmen pemerintah bangun IKN

Selain itu, lanjutnya, pembangunan kompleks perkantoran tersebut juga menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kesiapan pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota berkelas dunia.
“Keberadaan BI siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara,” ujar Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali menjelaskan alasan perlunya ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara. Menurutnya, pemindahan dilakukan karena tingginya beban Pulau Jawa, baik dari sisi jumlah penduduk maupun perputaran ekonomi.
“Kita perlu yang namanya pemerataan, baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta,” jelasnya.
2. Realisasi investasi di IKN

Sebagai Kepala Negara, ia merasa senang karena setelah pemerintah memulai pembangunan Istana Presiden dan kantor-kantor pemerintahan di IKN, sektor swasta mulai berinvestasi juga. Di mana hingga akhir Desember 2023 nanti, realisasi investasi yang ada di IKN telah mencapai Rp45 triliun.
“Hitungan kita sampai Desember nanti total Rp45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada lima hotel yang akan segera dibangun, empat bintang lima, satu bintang empat. Ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai dan juga sekolah,” ungkapnya.
3. IKN dibangun dibiayai 80 persen swasta

Ia membeberkan pembangunan oleh pemerintah melalui APBN untuk infrastruktur dasar dan bangunan-bangunan pemerintah. Ada pun 80 persen sisanya akan ditawarkan kepada sektor swasta dan dunia usaha melalui skema public private partnership atau PPP.
Gubernur BI, Perry Warjiyo pada kesempatan itu mengatakan, BI optimistis pembangunan dapat berjalan sesuai target. Harapannya bisa bermanfaat optimal bagi masyarakat umum dengan dukungan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung.
Menurutnya, gedung tersebut merupakan bagian dari investasi. Sebeb investasi tersebut bukan hanya bagi Bank Indonesia, tetapi juga bagi nasional untuk menjaga perekonomian secara berkesinambungan.
4. Ingin bangun nusantara forest city

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak sejumlah pemimpin perusahaan meninjau Persemaian Mentawir, Kabupaten PPU. Bersama para pemimpin perusahaan, Presiden Jokowi berjalan menyusuri persemaian sambil menjelaskan sejumlah hal terkait persemaian dan pembangunan IKN.
“Ini yang sering saya ceritakan bahwa kita ingin membangun Kalimantan hijau dan Nusantara Forest City, jadi kita mulai dengan ini,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, berbagai jenis bibit tanaman yang ada di persemaian tersebut disiapkan untuk nantinya ditanam di kawasan IKN.
“Kita siapkan dan akan ditanam nanti di Nusantara,” ujarnya.
Sementara itu, mengawali pagi di IKN, Presiden mengunjungi lokasi pembangunan Kantor Presiden. Jokowi meninjau progres pembangunan Kantor Presiden yang pada kunjungan sebelumnya dipasangkan bilah pertama Garuda. Selain itu, ia juga turut meninjau sejumlah proyek pembangunan IKN dari atas bangunan Kantor Presiden.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.