IKN Dibangun dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien
Progres konstruksi infrastruktur dasar IKN. (dok. Kementerian PUPR)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun sebagai kota cerdas dengan tata kelola pemerintahan yang efisien. Sehingga Otorita IKN (OIKN) berupaya mewujudkannya, tertuang di dalam cetak biru kota cerdas Nusantara di dalamnya menjelaskan konsep smart governance.
Di mana konsep itu merupakan sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, mudah diakses, serta melibatkan partisipasi publik.
“Pemanfaatan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dalam pemerintahan yang efektif dan efisien, sebagaimana dijelaskan di cetak biru kota cerdas Nusantara,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan persnya, Jumat (5/1/2024).
1. Masyarakat lebih mudah berpartisipasi
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai penanaman pohon di wilayah KIPP. Foto Humas OIKN (IDN Times/Ervan)Sehingga lanjutnya, masyarakat juga lebih mudah berpartisipasi dalam kebijakan, mengakses informasi, dan juga mengurus administrasi. Hal ini akan memperkuat citra IKN sebagai kota cerdas.
Bambang menegaskan, kota cerdas IKN akan menggunakan efisiensi sebagai pijakan utama dalam setiap pengembangan. Sehingga nanti, produktivitas akan maksimal, usaha dan anggaran biaya yang akan dikeluarkan seefektif mungkin.
“Oleh karena itu pemanfaatan teknologi seperti, artificial intelligence, natural language processing, robotic process automation, dan sebagainya, akan banyak diterapkan di IKN.” tutur Bambang.
2. IKN jadi kota cerdas percontohan kota lain
Progres konstruksi infrastruktur dasar IKN. (dok. Kementerian PUPR)Sementara itu, Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mengungkapkan, IKN akan menjadi kota cerdas yang dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya.
”Oleh karenanya, rancangan smart governance ini dibuat sedemikian rupa sehingga tata kelola perkotaan nantinya akan lebih mudah dan juga dapat menggerakkan roda ekonomi,” bebernya.
Menurut Ali, sistem smart governance yang terpusat dan terpadu harapannya dapat meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintah sehingga mengurangi birokrasi, menghemat waktu dan biaya operasional.
”Ada empat solusi atau yang disebut smart feature dalam smart governance yang akan diterapkan di IKN. Mulai dari city management & planning services, digital service for citizen, smart business permit dan smart OIKN,” tutur Ali lagi.
Senada dengannya, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menambahkan penerapan konsep kota cerdas di IKN akan membuat IKN bukan hanya efisien tapi juga inovatif dan berkelanjutan. Harapannya bahwa partisipasi masyarakat yang tinggal di IKN juga akan semakin meningkat.
3. Total enam domain kota cerdas yang diusung
Progres konstruksi infrastruktur dasar IKN. (dok. Kementerian PUPR)“Total enam domain kota cerdas yang diusung dalam pembangunan IKN, yaitu smart governance, smart transportation and mobility, smart living, smart natural resources and energy, smart industry and human resources dan smart built environment and infrastructure,” urainya.
Di cetak biru itu, sambungnya, akan ada tiga komponen utama di penerapannya dalam pembangunan, yaitu perangkat lunak atau software untuk mengelola data dan operasi, perangkat keras atau hardware sebagai infrastruktur fisik dan brainware, yaitu orang-orang yang mengendalikan dan mengelola sistem ini.
Ditegaskannya, penerapan teknologi digital dalam pembangunan IKN sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, salah satunya key performance indicators (KPI) Pembangunan.
“KPI Pembangunan sendiri merupakan mencapai peringkat paling tinggi dalam e-government development index dari UN. Dan memperoleh nilai di atas 75 persen dalam hal kepuasan layanan digital untuk aktor bisnis,” pungkas Troy.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Mendorong PPU Jadi Lumbung Pangan IKN
