OIKN dan Kemenko PMK Sepakat untuk Tangani Kemiskinan
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyepakati langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah IKN. Kesepakatan ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan dalam seminar nasional dengan tema "Bersama Nusantara Pembangunan Manusia Ibukota Nusantara", yang berlangsung pada Selasa, 7 Mei 2024, di Ballroom Hotel Astara Balikpapan.
Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpenmas) OIKN Alimuddin menyampaikan, tujuan utama kesepakatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di IKN. Selain itu, upaya juga ditujukan untuk mengatasi masalah sosial lainnya seperti stunting dan berbagai persoalan yang terkait dengan kemiskinan.
"Kami berharap persoalan kemiskinan di IKN dapat segera diselesaikan, serta berbagai permasalahan sosial lainnya seperti stunting. Hal ini telah kami lakukan dengan BKKBN," ujar Alimuddin kepada media setelah seminar berlangsung.
1. Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan
Deputi Alimuddin dan Deputi R Nunung Nuryartono menujukan naskah Perjanjian Kerjasama penanggulangan kemiskinan di IKN(IDN Times/Ervan)Terkait dengan kegiatan seminar, Alimuddin menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan generasi penerus, terutama di kawasan delineasi IKN.
Dalam seminar ini, Alimuddin menyebut ada enam materi utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, tentang deliniasi sebagai awal kolaborasi evaluasi dan harapan masa depan. Kedua, perencanaan berbasis data untuk memanfaatkan data Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ekonomi (P3KE) dalam merencanakan pembangunan Nusantara serta kesejahteraan sosial masyarakat sebagai bagian dari realisasi IKN Sejahtera.
Selain itu, juga dibahas pemanfaatan P3KE dalam mendukung strategi pembangunan manusia IKN, serta layanan dasar sebagai strategi inklusivitas pembangunan IKN. Materi terkait praktik baik strategi penanggulangan kemiskinan dan potensi replikasi IKN juga menjadi bagian dari pembahasan.
Alimuddin menekankan bahwa selain menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada saat ini, pihaknya juga berkomitmen untuk mencegah kemiskinan di kalangan masyarakat IKN pada masa mendatang. "Oleh karena itu, kita konsepkan linear dengan proses pendidikan sejak anak usia dini sampai pendidikan yang lebih tinggi," ungkapnya.
2. Konsepkan linear dengan proses pendidikan
Seminar nasional dengan mengangkat tema Bersama Nusantara Pembangunan Manusia Ibukota Nusantara (IDN Times/Ervan)Selain itu, katanya lagi, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau arahan mengenai masa depan generasi penerus di wilayah IKN. Dengan demikian, masyarakat dapat merencanakan masa depan yang lebih baik dan menghindari jebakan kemiskinan.
"Kita ingin pendidikan di wilayah IKN dimulai dari usia dini hingga jenjang pendidikan menengah atas. Dengan demikian, kita dapat meramalkan potensi dan bakat masyarakat, sehingga mereka dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik," jelas Alimuddin.
Menurutnya, akar masalah yang menjadi pemicu kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan menjadi faktor krusial karena salah satu akar masalah kemiskinan berasal dari kurangnya akses pendidikan yang berkualitas. “Oleh karena itu, dalam waktu dekat, kami berencana untuk memaksimalkan fungsi Pemerintah daerah khusus (Pemdasus) guna menangani berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Polres PPU Bersiaga Penuh selama Lebaran Idul Fitri
3. Berencana maksimalkan fungsi Pemdasus
Deputi Alimuddin (IDN Times/Ervan)Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang layak dan untuk membuka peluang kerja baru.
Tentu saja, semua pihak yang terlibat akan dilibatkan dalam proses ini. Pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara diharapkan untuk terus memberikan bantuan kepada warga mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Dalam konteks ini, R. Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, menambahkan bahwa kegiatan seminar ini juga menegaskan kerjasama antara Kemenko PMK dan Kedeputian Sosbudpenmas OIKN dalam mencapai target dan sasaran yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kaltim.
4. Dibutuhkan target dan sasaran yang jelas
Deputi R Nunung Nuryartono (IDN Times/Ervan)Jadi, menurutnya, seminar ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama antara Kemenko PMK dan OIKN sesuai dengan Perpres 4 Tahun 2022, yang menekankan perlunya penetapan target dan sasaran yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kemenko PMK memiliki data P3KE untuk seluruh wilayah Indonesia, yang tentunya akan memudahkan OIKN dalam perencanaan pembangunan manusia," ungkapnya.
Dia menilai bahwa ketersediaan data P3KE oleh Kemenko PMK di seluruh wilayah Indonesia akan sangat mendukung OIKN dalam merencanakan pembangunan manusia yang terintegrasi dan komprehensif.
“Selain pembangunan infrastruktur, fokus utama adalah pembangunan manusia. Kami berharap integrasi data perencanaan berbasis alamat dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh OIKN dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” jelasnya.
5. Diharapkan dapat percepat pencapaian target
Perserta seminar nasional (IDN Times/Ervan)Jadi, menurutnya, seminar ini juga merupakan langkah lanjutan dari kesepakatan kerja sama antara Kemenko PMK dan OIKN sesuai dengan Perpres 4 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya menetapkan target dan sasaran yang jelas dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Kemenko PMK memiliki data P3KE untuk seluruh wilayah Indonesia, yang tentunya akan memudahkan OIKN dalam merencanakan pembangunan manusia," ungkapnya.
Dia menilai bahwa ketersediaan data P3KE oleh Kemenko PMK di seluruh wilayah Indonesia akan sangat mendukung OIKN dalam merencanakan pembangunan manusia yang terintegrasi dan komprehensif.
“Selain pembangunan infrastruktur, fokus utama adalah pembangunan manusia. Kami berharap integrasi data perencanaan berbasis alamat dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh OIKN dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” jelasnya.
Baca Juga: Banjir Membuat Kerugian Besar bagi Masyarakat di PPU
