2. Dipilih karena jadi daerah penyangga IKN

Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik menerima hasil data desa dan kelurahan Presisi di kabupaten PPU dari Fakultas Ekologi Manusia IPB University (IDN Times/Ervan)

Makmur Marbun menambahkan bahwa selama ini, data yang digunakan oleh pemerintah daerah PPU sebagian besar hanya bersifat perkiraan, yang cenderung tidak akurat. Data desa presisi ini diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

“Misalnya, berapa banyak jalan rusak, rumah miskin, status sosial, dan sebagainya di desa, semuanya dapat diketahui. Informasi ini hanya dengan sekali klik. Dengan data desa presisi, kami dapat merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat,” katanya.

3. Sebabkan penggunaan anggaran tidak efisien

Ilustrasi APBD (IDN Times)

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan bahwa proyek percontohan berbasis data desa presisi merupakan kelanjutan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kabupaten PPU dipilih sebagai proyek percontohan data desa presisi karena merupakan wilayah penyangga IKN. Wilayah yang dikenal sebagai Benuo Taka ini terdiri dari 54 kelurahan/desa, yang terdiri dari 24 kelurahan dan 30 desa.

“Di masa depan, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data agar alokasi anggaran tepat sasaran,” jelasnya.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tanpa data akan mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Sebagian besar perencanaan pembangunan saat ini hanya berdasarkan peniruan.

“Selama ini, data tidak jelas, saya tidak menyalahkan kebijakan masa lalu, mungkin itu benar di masa lalu. Tetapi sekarang, situasinya terus berubah, sehingga perlu berbasis data agar alokasi dana dapat tepat sasaran,” tegasnya.

4. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat

Lokasi pembangunan Bandara Nusantara di IKN (dok. BKIP Kemenhub)

Dia mencontohkan, misalnya, di suatu desa, berapa rumah yang belum memiliki WC, berapa anak yang tidak sekolah, berapa bangunan sekolah yang tidak layak, dan lain-lain. Semua data ini harus jelas agar penggunaan anggaran lebih efisien.

PPU dipilih sebagai proyek percontohan data desa presisi, lanjutnya, agar pembangunannya sejalan dengan IKN. Sebagai wilayah penyangga, PPU harus tumbuh bersama dengan perkembangan IKN.

“Wilayah penyangga harus tumbuh bersama dengan IKN. Oleh karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” pungkasnya.

Baca Juga: Manajemen ASN di PPU Menempati Posisi Terendah di Indonesia