Pj Bupati PPU Tegaskan Penyelesaian Ganti Rugi Bandara VVIP IKN
Lokasi pembangunan Bandara Nusantara di IKN (dok. BKIP Kemenhub)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam,IDN Times - Penyelesaian kompensasi tahap awal untuk warga Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) terdampak pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan utama.
Makmur Marbun, Penjabat (Pj) Bupati PPU menegaskan pentingnya penyelesaian kompensasi kepada warga. Hal terungkap dalam rapat teknis ekspose penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait penyediaan tanah untuk Bandara VVIP IKN.
"Kami tegaskan persoalan dampak sosial terkait pembangunan Bandara VVIP di Kabupaten PPU agar tidak berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas. Paling tidak, penyelesaian tahap awal, salah satunya terkait kompensasi tanam tumbuh," ujarnya, Senin (19/2/2024).
1. Berikan kepercayaan ke masyarakat sekitar
Aktivitas pembangunan bandara VVIP IKN di Kecamatan Penajam, PPU (IDN Times/Ervan)Marbun menekankan pentingnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan Bandara VVIP di Kabupaten PPU dengan segera membayarkan kompensasi tahap awal.
"Pemenuhan tahap awal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Saya yakin, jika tahap awal segera terealisasi, tahap selanjutnya akan lebih mudah karena masyarakat telah percaya kepada pemerintah," tegas Marbun.
Ia menyatakan bahwa pihaknya, bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, telah berupaya keras menangani dampak sosial yang timbul akibat pembangunan Bandara VVIP di Kabupaten PPU.
Baca Juga: Pemilu Serentak 2024, 134.383 Warga PPU Siap Berpartisipasi
2. Situasi di lapangan jauh berbeda
Rapat teknis penanganan dampak sosial dalam penyediaan tanah pembangunan bandara VVIP IKN di kabupaten PPU (IDN Times/Ervan)Namun, Marbun menyoroti bahwa tanpa dukungan dari tim lainnya, seperti Forkopimda, camat, dan lurah terkait, penyelesaian masalah sosial seperti kompensasi tanam tumbuh tidak akan terjadi karena bukan menjadi kewenangan langsungnya.
"Diperlukan kerja sama semua pihak untuk memberikan jawaban kepada masyarakat di sana," ujarnya di hadapan sejumlah pejabat terkait.
3. Pembangunan bandara VVIP harus tetap berjalan
Rapat teknis penanganan dampak sosial dalam penyediaan tanah pembangunan bandara VVIP IKN di kabupaten PPU (IDN Times/Ervan)Marbun menambahkan bahwa situasi lapangan seringkali berbeda dengan yang disampaikan dalam rapat. Ia mengingatkan bahwa penundaan penyelesaian dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
"Dalam pertemuan ini, sejumlah keputusan penting telah disepakati terkait percepatan penyelesaian dampak sosial di lokasi pembangunan Bandara VVIP di Kabupaten PPU," tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak terlibat dalam menangani dampak sosial pembangunan Bandara VVIP untuk memastikan kelancaran pembangunan tersebut.
Baca Juga: Dikpora PPU Berikan Seragam Sekolah Gratis kepada Pelajar 2024
