2. Setelah terbentuk tim transisi IKN pihaknya belum pernah rapat bersama

Konsep masa depan sistem transportasi di IKN (Dok. Tim Pokja IKN Kemenhub)

Karena, kata Nicko, setelah terbentuk tim transisi IKN pihaknya belum pernah rapat yang detail. Harapannya nanti tim ini bisa duduk bersama dengan kecamatan, kelurahan atau desa guna menanyakan banyak hal kegalauan teman-teman misalnya terkait dengan beberapa wilayah kecamatan Sepaku yang tidak masuk dengan Otorita itu bagaimana.

“Selain persoalan di tengah-tengah masyarakat, kami dari pemerintah daerah juga ingin mengusulkan kepada Bappenas dan Badan Otorita IKN tentang prioritas konektivitas dan pengembangan akses jalur penghubung lKN dengan Kabupaten PPU dan sekitarnya,” tegasnya.

Nicko mengatakan, PPU menyampaikan beberapa hal prioritas agar bisa diakomodasi di perencanaan makro pembangunan akses konektivitas dan sistem transportasi dalam rangka mendukung IKN Nusantara terutama yang berada dalam wilayah PPU agar desain perencanaan, studi kelayakan dan rencana Detail Engineering Design (DED) yang akan dibuat bisa mengacu perencanaan pembangunan wilayah PPU. 

3. KIPP IKN diharapkan bisa terkoneksi dengan wilayah strategis di Kabupaten PPU

Simpul transportasi pendukung IKN (Dok. Tim Pokja IKN Kemenhub)

Ada beberapa prioritas di kawasan IKN Nusantara. 

“Adapun beberapa hal prioritas antara lain, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, yaitu Kawasan Pusat pengembangan pusat pemerintahan di IKN akan menjadi wilayah pusat pemerintahan dan areal pembangunan inti diharapkan bisa terkoneksi dengan wilayah strategis di Kabupaten PPU,” jelasnya.

Lalu Kawasan Industri Buluminung (KIB), Gersik, Jenebora dan sekitarnya di Kecamatan Penajam, di mana wilayah industri ini menjadi salah satu akses logistik IKN dan saat ini beberapa industri akan menyokong pembangunan IKN sebagian telah dibangun dan sebagian dalam proses perizinan untuk berinvestasi di areal peruntukan Kawasan Industri PPU.

“Kawasan Kota Tepi Laut (Waterfront City) di wilayah Penajam Paser Utara juga merupakan areal pusat pengembangan pesisir dimana di dalamnya terdapat wilayah perkantoran dan pusat pemerintahan Kabupaten PPU dan rencana pengembangan kota mandiri terpadu bersisian Kota Balikpapan dengan akses konektivitas Tol Teluk Balikpapan,” urainya.

4. Dalam surat itu juga disampaikan berapa panjang akses yang harus dibangun

Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara (Dok Humas Setkab PPU)

Bahkan dalam surat yang telah ditandatangani Plt Bupati PPU tersebut juga menyampaikan berapa panjang infrastruktur jalan bebas hambatan yang dibangun menghubungkan tiga kawasan strategis serta  akses jalan di luar jalan bebas hambatan yang diusulkan menjadi prioritas.

Nikco menambahkan, terkait lokasi Bandara VVIP di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, agar memperhatikan delineasi rencana Bank Tanah atau Land Bank Kementerian ATR BPN yaitu berada di wilayah areal eks HGU PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) yang telah terbukti selama ini dikuasai perusahaan itu dan dilakukan penanaman sehingga meminimalkan potensi konflik dengan areal yang dikuasai oleh masyarakat.

“Ada prioritas pembangunan akses konektivitas jembatan penghubung yang berdampak pada pengembangan wilayah PPU yakni, rencana pembangunan jembatan dan atau akses terowongan menuju IKN Nusantara, lalu jembatan Pulau Balang dan jembatan Tol Teluk Balikpapan hal ini juga telah disampaikan dalam surat tersebut,” pungkas Nicko.

Baca Juga: Bangun Bendungan di Lawe-Lawe, PPU Pinjam Lahan Pertamina