2. Selain penyegelan, juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa tiga unit excavator

Tambang batu bara ilegal (IDN Time/Ervan)

"Penutupan kegiatan ilegal mining ini sebagai tidak lanjut surat perintah tugas sebagai dasar hukum kami yakni surat benomor 090.1/80/SPD-DD tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris PPU. Selain menutup berupa penyegelan, kami juga melakukan penyitaan barang bukti berupa tiga unit excavator," bebernya.

Untuk diketahui, tambahnya, kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PPU, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) PPU serta unsur pemerintah di lingkungan PPU.

"Tindakan penegakan hukum juga kami lakukan terhadap perusahaan milik badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas di Kelurahan Lawe-lawe, Penajam pada 28 April 2021," ungkapnya.

3. PPNS juga menyegel aset milik BUMN karena tidak memiliki sejumlah izin

Segel aset milil perusahaan BUMN tak berizin (IDN Time/Ervan).jpg

Penyegelan dilakukan pada mesin atau alat milik perusahaan tersebut seperti, mesin genset dan pagar jalan masuk ke perusahaan, penyegelan tersebut langsung dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut terpaksa dilakukan karena mereka belum memiliki beberapa izin di antaranya, izin prinsip, izin lingkungan, IMB dan tidak patuh terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Atas kejadian tersebut, perusahaan berjanji melengkapi semua izin dimaksud," urai Muhtar.

4. Penegakan hukum juga dilakukan pada bongkar muat dua dermaga

Kepala Satpol PP, Muhtar saat meminta keterangan seorang pengelola pelabuhan diduga tak berizin (IDN Times Ervan)

Sementara itu, tambahnya, pada keesokan harinya 29 April 2021, pihaknya juga melaksanakan penegakan hukum kegiatan bongkar muat dua dermaga di wilayah Kelurahan Pantai Lango, Penajam.

"Pelabuhan tersebut milik warga Kelurahan Pantai Lango serta pelabuhan milik perusahaan swasta. Untuk pelabuhan khusus milik warga kami lakukan penyegelan pada pintu masuk pelabuhan, karena tidak memiliki izin, sementara pelabuhan milik perusahaan diminta untuk melengkapi dokumen yang diwajibkan pemerintah," sebutnya.

Penyegelan dan penghentian operasional sejumlah pelabuhan untuk keperluan tambang batu bara juga dilakukan di daerah Kecamatan Sepaku. Pelabuhan ini ditindak hukum, karena tersandung persoalan izin. Pelabuhan itu berada di Desa Tengin Baru dan Kelurahan Mentawir.

5. Penyegelan dan penghentian pelabuhan terpaksa dilakukan karena tak berizin

Tim terpadu Pemkab PPU saat mendatangi pelabuhan bongkar muat diduga ilegal (IDN Times/Ervan)

"Penyegelan dan penghentian pelabuhan tersebut, terpaksa kami lakukan karena pengelolaannya tidak melengkapi tempat usahanya dengan izin-izin yang diwajibkan. Kami meminta mereka segera mengurus surat-surat tersebut dan selama surat itu belum dimiliki, maka penyegelan tetap kami lakukan," tugasnya Muhtar.

Di pelabuhan di Pantai Lango, tim sempat menanyakan kepada seorang pengelola, kenapa dilakukan pembangunan pelabuhan, tanpa lebih dahulu melengkapi sejumlah izin dari pemerintah. Namun pekerja tersebut tidak bisa memberikan jawaban dengan benar. Sehingga langkah tegas dilakukan dengan menghentikan semua kegiatan pembangunan pelabuhan.

"Kami menilai masih banyak pelabuhan-pelabuhan di wilayah PPU tidak dilengkapi dokumen administrasi perizinan serta tidak adanya kontribusi bagi daerah dalam pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kami terus melaksanakan pemantauan terhadap sejumlah kegiatan pertambangan dan pelabuhan di PPU," pungkasnya.

Baca Juga: Usai Lebaran, Wilayah Penajam Paser Utara Masuk Zona Hijau COVID-19