Simulasi Aksi Unjuk Rasa di KPU PPU yang Berakhir Anarkis
Demo anarkis yang digambarkan dalam simulasi Sispamkota Operasi Mantap Brata pada Pemilu 2024 (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Aksi unjuk rasa ratusan massa pendukung salah satu pasangan calon menyerbu kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (3/9/2023) di Jalan Provinsi KM 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam berakhir anarkis.
Aksi unjuk rasa itu disebabkan massa merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan di KPU. Meskipun telah dilakukan negosiasi antara polisi dengan para pengunjuk rasa. Namun pengunjuk rasa melakukan pelemparan kepada aparat keamanan gabungan terdiri dari Dalmas Polres PPU, Brimob Polda Kaltim dan Kodim 0913/PPU. Massa berhasil dibubarkan setelah polisi menembakkan air dari water canon dan gas air mata.
“Aksi unjuk rasa ini merupakan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dan Deklarasi Pemilu Damai yang dilaksanakan Polres PPU, dalam rangka Operasi Mantap Brata pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2023 – 2024 yang digelar di belakang Markas Komando (Mako) Polres PPU,” ujar Kapolres PPU Ajun Komisaris Besar Pol Hendrik Eka Bahalwan kepada IDN Times.
1. Untuk mengingatkan kembali seluruh anggota
Demo anarkis yang digambarkan dalam simulasi Sispamkota Operasi Mantap Brata pada Pemilu 2024 (IDN Times/Ervan)Ia menerangkan, simulasi ini untuk mengingatkan kembali seluruh anggota satuan baik itu TNI-Polri hingga pemangku kepentingan. Terkait mekanisme seperti apa nantinya gambaran apabila terjadi suatu insiden atau dinamika di lapangan sehingga dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan peraturan.
“Simulasikan dilakukan mulai dari situasi hijau, kuning hingga merah. Kegiatan ini juga bagian dari rangkaikan dengan metode pelatihan tactical floor game (TFG) di hari sebelumnya dan kemudian dipraktkikan di lapangan,” tegasnya.
Untuk diketahui, tambah Hendrik, tim asistensi dari Polda Kaltim sebelumnya, juga telah melihat secara teoritik guna menguji sampai sejauh mana kesiapan Satuan Wilayah (Satwil) Polres PPU dalam mengamankan rangkaian pemilu ke depan.
Baca Juga: Kaltim dan PPU Tanggung Iuran BPJS Naker untuk Pekerja Rentan
2. Pori dan TNI sebagai supporting dalam pengamanan pemilu
Personil TNI dan Pori sebagai supporting pengamanan pelaksanaan tahapan pemilu serentak di PPU (IDN Times/Ervan)Personel pengamanan siap amankan pemilu di PPU.
“Sebenarnya kami dari Pori dan TNI sebagai supporting dalam pengamanan terkait rangkaian kegiatan Pemilu, yang dilakukan oleh panitia pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Sedangkan kita pada sisi preventif dan preemtif,” urai Kapolres.
Sementara itu, pada Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Bawaslu PPU ikut terlibat aktif di dalamnya guna menyiapkan mitigasi penegakan hukumnya.
Sementara itu, sambungnya, terkait dengan personil Satuan Brimob Polda Kaltim mereka merupakan sebagai pasukan dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) sifatnya fleksibel. Dilihat dari perkembangan dinamikanya seperti apa. Untuk saat ini, pihaknya telah menghitung untuk jumlah kekuatan personil Polres PPU masih sangat cukup.
“Saat perencanaan kita sesuaikan dengan perkiraan intelijen. Apabila ada kendala kita akan meminta supporting backup dari satuan atas,” jelasnya.
3. Amankan pemilu Polres PPU siapkan 326 personel
Personil Polres PPU yang disiapkan sebagai supporting pengamanan pemilu serentak (IDN Times/Ervan)Ia membeberkannya, dalam pengamanan pelaksanaan pemilu tahun depan Polres PPU menyiapkan sebanyak 326 personel. Total keseluruhan personel yang terlibat hampir mendekati 500 orang, sudah tergabung dari TNI-Polri, Kejari, Satpol PP, Dishub hingga BPBD PPU.
“Jumlah personel yang disiapkan sebanyak 326 personel itu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perencanaan. Namun jika terdapat dinamika di lapangan, pihaknya masih bisa melakukan usulan penambahan,” ungkap Hendrik.
Sementara itu Sekda PPU, Tohar mengatakan atas inisiasi Polres PPU hari ini pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, karena telah melakukan pemetaan titik kritis kemudian potensi itu dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tindak sehingga timbullah simulasi itu.
“Harapan kita berhenti sampai di simulasi saja, dan tidak terjadi atau faktanya tidak ada,” ucapnya.
Selain itu, tambahnya, arahan Pemerintah PPU sangat jelas, bahwa keamanan ketertiban dan kelancaran dan kesuksesan pemilu serentak ini, tidak bisa digadaikan atau diandalkan kepada satu pihak saja, karena keterkaitan pemilu ini berbagai pihak ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung.
4. Jadi tanggung jawab bersama
Sejumlah anggota Sat Brimob Polda Kaltim yang di BKO kan ke Polres PPU untuk amankan Pemilu (IDN Times/Ervan)Sehingga seluruhnya menjadi tanggung jawab bersama walaupun pada titik tertentu ada leading sektornya, pertama dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu lalu supporting dari jajaran keamanan baik TNI, Polri, Partai Politik tokoh agama, adat, masyarakat dan tokoh pemuda.
“Harapan kita ini ter-transformasi-kan kepada seluruh komponen masyarakat, mudah-mudahan kita semua berada dalam frekuensi pemikiran yang sama, bahwa pemilu harus menghasilkan kepemimpinan yang representatif, namun berangkatnya dari kita-kita juga,” harapnya.
Terkait dengan dukungan anggaran pengamanan pemilu dalam Pilkada bupati dan wakil bupati PPU, tentu akan diberikan sesuai dengan proposal yang disampaikan, tetapi baru bisa dieksekusi di tahun 2024
“Sesuai dengan arahan kementerian anggaran pengamanan pemilu diberikan sebesar 40 persen dari anggaran untuk penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Namun masuk dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten PPU tahun 2024,” pungkasnya.
Baca Juga: Pasien RSUD Menumpuk, Pj Bupati PPU Minta Dokter Datang Lebih Pagi
