ASN Lokal Kaltim Bisa Mengisi Posisi di Kementerian di Ibu Kota Baru
Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Makmur Marbun (kanan) (Dok.IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Makmur Marbun mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kaltim perlu menyiapkan diri dengan skill yang memadai karena ASN lokal baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim dapat menduduki jabatan di kementerian saat Ibu Kota Negara (IKN) mulai beroperasi.
"Tidak menutup kemungkinan untuk mengisi pegawai di kementerian bisa diambil dari provinsi dan kabupaten terdekat," jelas Makmur pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi bersama kabupaten/kota se-Kaltim yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), pada Rabu (5/2).
1. BKD dan BPSDM dapat menyiapkan ASN di Kaltim untuk menguasai teknologi digital
ilustrasi bekerja (Unsplash/Helloquence)Makmur menjelaskan, IKN akan menjadi smart city, untuk itu SDM yang bekerja di IKN juga harus mempersiapkan kemampuan dan keterampilannya untuk menggunakan teknologi digital.
"Karena IKN harus menjadi smart city, tugas dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) menyiapkan ASN. ASN itu cepat mengikuti karena kebijakan nasional harus dilaksanakan oleh seluruh ASN," jelasnya.
Ia menyarankan untuk tidak menunda-nunda lagi peningkatan SDM bagi ASN di Kalimantan Timur untuk mendapatkan peluang dalam IKN.
Makmur menambahkan, "ASN di Provinsi Kaltim termasuk BPSDM juga harus menyiapkan itu. Belum terlambat, harus segera. Tidak tertutup kemungkinan pegawai di sini akan mengisi jabatan di ibu kota negara," katanya.
2. Penyederhanaan birokrasi merupakan isu krusial sehingga pemahaman jangan parsial
Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi di Balikpapan pada 5 Februari 2020 (Dok.IDN Times/Istimewa)Makmur mengatakan, Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ini merupakan langkah yang baik sehingga kabupaten/kota mendapatkan pemahaman secara utuh dan tidak parsial.
"Ini tindak lanjut dari workshop yang dilakukan mengundang seluruh kabupaten/kota di jakarta. Ini bagus bersinergi BPSDM, BKD, dan organisasi mengundang kabupaten/kota. Ini langkah yang bagus untuk menyederhanakan birokrasi ini karena ini isu sangat krusial sehingga pemahamannya jangan parsial," kata Makmur.
Jika pemahaman parsial (sebagian atau tidak utuh) membuat penyederhanaan birokrasi malah jadi kontraproduktif. Inti dari penyederhanaan birokrasi adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
"Sebenarnya penyederhanaan birokrasi ini bagaimana memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dan investor. Melalui pertemuan ini kabupaten/kota satu pemahaman. Langkah-langkahnya pun sudah jelas time schedule-nya," katanya.
3. Upaya penyederhanaan birokrasi jangan ditumpangi kepentingan lain
Dok. IstimewaSelain itu, upaya penyederhanaan birokrasi juga sensitif sehubungan dengan tahun politik dan pelaksanaan pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia tahun 2020 ini.
"Ini kan tahun politik, saya minta ke provinsi sebagai wakil pemerintah pusat supaya mencoba betul-betul mendampingi kabupaten/kota. Supaya ini tidak dibawa ke isu yang kurang bagus. Terutama Provinsi Kaltim kan daerah yang akan menjadi IKN sehingga harapan kita lebih smooth (halus) untuk menjalankan penyederhanaan birokrasi" katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Kaltim sebagai lokasi IKN tentunya tidak akan baik jika terjadi campur aduk kepentingan dengan hal lain karena kebijakan strategis nasional banyak dilakukan di provinsi ini.
Baca Juga: Ini Alasan Rektor Unmul Dukung Wacana Kampus Merdeka ala Nadiem