Media Mainstream Terancam, Pemerintah Perlu Atur Regulasi Medsos
IDN Times/Maulana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Keberadaan media sosial yang menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan informasi kini menjadi ancaman tersendiri bagi media mainstream, seperti koran, TV, dan radio. Publik mulai bergeser untuk mencari informasi melalui media sosial dibandingkan melalui media mainstream.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria ketika menjadi narasumber kegiatan Edukasi dan Media Gathering bagi jurnalis yang diadakan oleh SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi di Makassar, Selasa (08/10/2019).
1. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan untuk menyikapi media sosial
IDN Times/MaulanaMasyarakat masa kini lebih memilih untuk mencari informasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.
Melalui media sosial setiap orang pribadi dapat menyebarkan informasi tanpa disaring terlebih dahulu, padahal belum terbukti kebenarannya.
Masyarakat rawan mengkonsumsi informasi yang tidak benar atau hoaks yang disebarkan oleh akun-akun media sosial.
Menyikapi hal tersebut, Hariqo menjelaskan pemerintah perlu memberikan pemahaman untuk menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Sehingga masyarakat tidak gampang terpengaruh dengan isu yang belum tentu kebenarannya.
"Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan untuk menyikapi informasi yang beredar di media sosial," ujarnya.
Baca Juga: 5 Alasan Gak Semua Momen Bahagia Harus Dibagikan di Media Sosialmu
2. Masyarakat memilih iklan di media sosial
IDN Times/MaulanaSelain itu, menurunnya minat terhadap media mainstream, juga mengubah kecenderungan para pelaku bisnis untuk memasang iklan di media sosial daripada di media mainstream.
Hariqo menjelaskan beberapa pertimbangan yang menjadi penyebab masyarakat lebih memilih beriklan di media sosial. Antara lain karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding media mainstream.
Ongkos iklan lebih murah karena operasional media sosial tak memakan banyak biaya, sebaliknya media mainstream membutuhkan biaya operasional yang lebih besar.
Selain mengancam keberadaan media mainstream, keberadaan media sosial juga menyebabkan kerugian bagi negara, karena keuntungan yang diperoleh akan masuk ke perusahaan media sosial yang dikelola pihak asing.
3. Pemerintah harus melindungi keberadaan media mainstream
IDN Times/MaulanaHariqo menuturkan pemerintah harus berpihak untuk mendukung keberadaan media mainstream yang sudah ada. Media mainstream selama ini juga telah menjadi mitra untuk menginformasikan dan mempromosikan kegiatan pemerintah.
"Pemerintah kalau netral tidak baik juga, harus memihak agar kondisi yang terjadi dapat diatasi" jelasnya.
Keberpihakan itu dilakukan dalam bentuk regulasi untuk mengatur keberadaan media sosial, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bijak mencerna informasi dari media sosial.
"Keberpihakan itu bisa ditunjukkan misalnya dengan imbauan dari Dinas Pendidikan setempat agar para guru menulis di beberapa media, itu salah satu bentuk dukungan," katanya
4. Sebanyak 46 media Kalimantan-Sulawesi ikuti edukasi dan media gathering SKK Migas
IDN Times/MaulanaSementara itu, Kepala SKK Migas Kalimantan-Sulawesi Saifudin mengatakan, kegiatan Edukasi dan Media Gathering ini diharapkan dapat meningkatkan peran media dalam membangun opini publik yang positif bagi industri migas.
"Melalui pemahaman yang tepat dari rekan-rekan jurnalis, kami harapkan semua pihak bisa saling memahami pentingnya eksplorasi migas bagi negara. Pemahaman itu bisa disampaikan secara tepat pada masyarakat luas," jelasnya.
Menurutnya, industri migas yang ditetapkan sebagai industri strategis nasional tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah serta dukungan dari media melalui para jurnalis lokal.
Baca Juga: 8 Cara Terbebas dari Racun Media Sosial, Jangan Hapus Akunmu!
