Penyaluran Dana Desa di Kalimantan Timur Mencapai Rp287,24 Miliar
Mata uang Rupiah (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Penyaluran Dana Desa untuk 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur hingga Jumat (9/6/2023) senilai 287,24 miliar. Jumlah itu merupakan 36,95 persen dari total dana desa sebesar Rp777,27 miliar.
"Pemanfaatan Dana Desa antara lain untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan langsung tunai (BLT)," ujar Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Aswanda seperti dikutip dari Antara pada Sabtu (10/6/2023).
1. Kondisi di lapangan
ilustrasi uang. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Ia menjelaskan penyaluran anggaran senilai Rp287,24 miliar tersebut, berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Sedangkan kondisi riil di desa-desa bisa lebih tinggi.
Hal ini, katanya, terjadi karena tidak semua desa langsung melakukan pemutakhiran ke aplikasi daring tersebut akibat beberapa hal. Seperti ada desa sulit memperoleh sinyal internet, desa menunggu penyaluran untuk beberapa kegiatan untuk kemudian dilaporkan ke sistem daring.
2. Rincian penyaluran
Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).Rincian penyaluran Rp287,24 miliar itu, terdiri atas penyaluran tahap pertama senilai Rp237,26 miliar untuk 784 desa sehingga masih 57 desa yang belum tersalurkan.
Penyaluran tahap kedua senilai Rp5,54 miliar untuk 22 desa sehingga masih ada 819 desa yang belum tersalurkan Dana Desa.
Untuk BLT Dana Desa, lanjut Aswanda didampingi Kasi Pembangunan Desa Isnawati, pada triwulan pertama tersalurkan Rp29,53 miliar untuk warga miskin yang tersebar di 735 desa, pada triwulan kedua tersalurkan Rp14,9 miliar untuk warga miskin di 368 desa.
3. Total penerima BLT
ilustrasi transaksi uang (IDN Times/Aditya Pratama)Ia melanjutkan total penerima BLT di Kaltim saat ini 22.916 keluarga penerima manfaat (KPM), yakni warga yang masuk data kemiskinan ekstrem berdasarkan data yang telah diverifikasi melalui program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).
"PPKE merupakan program pengentasan kemiskinan melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama masyarakat dalam bentuk kebijakan, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga," kata Isnawati.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
