2. Jaksa kesulitan menghadirkan Dahlan Iskan

Eks Menteri BUMN, Dahlan Iskan usai jalani pemeriksaan di KPK pada Kamis (14/9/2023). (IDN Times/Aryodamar)

Jaksa Afrianto mengaku cukup kesulitan dalam menghadirkan Dahlan Iskan dalam persidangan di Balikpapan. Bahkan selama proses persidangan berlangsung, ia sudah menyurati hingga tiga kali kepada mantan Menteri BUMN di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Alih-alih bersedia datang, Dahlan Iskan malah berdalih sedang berobat ke Tianjin Republik Rakyat Tiongkok (RRT). "Pak Dahlan sedang berobat ke Tianjin," ungkapnya menjawab pertanyaan hakim. 

Pernyataan ini pun disanggah kuasa hukum terdakwa. "Pak Dahlan baik-baik saja, bahkan saya sempat ketemu di Surabaya," ungkap Sugeng. 

Meskipun demikian, Afrianto tetap menyatakan tidak ingin menghadirkan Dahlan Iskan untuk bersaksi pada sidang yang akan datang. "Saksi kami sudah cukup, karena itu tidak perlu lagi menghadirkan Pak Dahlan," kelit Afrianto yang pada sidang ke 10 itu tidak didampingi Jaksa Sangadji.

"Sidang yang akan datang kami akan menghadirkan saksi ahli," tambah Afrianto.

Ia pun menegaskan hak jaksa dalam pembuktian berkas dakwaan dalam sidang pengadilan. "Hak kami untuk pembuktian dakwaan," tuturnya. 

3. Hakim menganggap kehadiran saksi adalah wajib

Persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur dalam kasus penggelapan aset PT Duta Manuntung, Selasa (24/10/2023). Foto istimewa

Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino lebih sependapat dengan kuasa hukum terdakwa, agar JPU bisa menghadirkan saksi-saksi seperti tertuang dalam BAP kasusnya. "Saksi dalam BPA itu wajib, sudah jelas diatur dalam KUHAP." 

Ibrahim mengatakan, sidang membutuhkan keterangan secara langsung dari saksi-saksi. 

"Kami butuh keterangan saksi agar bisa kami korek keterangannya sesuai kesaksian di BAP," paparnya.  

Kalaupun saksi bersangkutan berhalangan hadir ke Balikpapan, menurut Ibrahim, Peraturan Mahkamah Agung sudah bisa memfasilitasi dengan menggelar persidangan secara online. 

"Kalau memang berhalangan tidak bisa hadir di Balikpapan, kan bisa fasilitas zoom bagi saksi ini," tegasnya. 

Sekali lagi, Ibrahim meminta JPU kembali mengupayakan agar saksi utama bisa dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan. "Tolong disurati lagi, diupayakan lagi kehadirannya," pintanya. 

4. Persidangan ke-10 di Pengadilan Negeri Balikpapan

Mantan bos Jawa Pos Zainal Muttaqin menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (3/10/2023). (IDN Times/Sri.Wibisono)

Sidang ke-10 ini, JPU hadirkan saksi Marsudi Sukmono, yang pernah menjabat sebagai direktur keuangan pada PT Kaltim Elektrik Power, PT Cahaya Fajar Kaltim, PT Lombok Energi Dinamika (PT LED), dan PT Indonesia Energi Dinamika. 

Sukmo menjelaskan bahwa aset-aset atas nama Zainal Muttaqin itu dijadikan jaminan tambahan untuk mendapatkan kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp4,5 triliun. Dana yang didapatkan dari kredit itu digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x115MW milik PT Indonesia Energi Dinamika di Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.

"Yang mengajukan kredit adalah PT IED," kata Sukmo menjawab pertanyaan JPU.

Selama proses pengajuan kredit ini, Bank Mandiri meminta tambahan penjaminan aset perusahaan. Hingga kemudian diserahkanlah sertifikat hak milik (SHM) nomor 1313, 3146, dan 9605. 

Menurut Sukmo, PLTU milik PT IED itu sudah beroperasi sejak tahun 2020. Meskipun di masa pandemik COVID-19 lalu, perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga terpaksa mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perbankan.   

Setelah Sukmo memberikan kesaksian, Hakim Ketua Ibrahim Palino memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi. "Tidak ada yang perlu saya tanggapi, Yang Mulia," jawab terdakwa. 

Baca Juga: Puluhan Ribu Warga Balikpapan Mengidap Diabetes Melitus