IPW Minta LPSK Lindungi Saksi Kunci Kasus Syahrul Yasin Limpo
Ketua IPW (tengah) Sugeng Teguh Santoso ketika memberikan klarifikasi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Kamis (25/8/2022). (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi saksi kunci penyidikan kasus suap atau pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Saksi kunci inisial IA yang menghubungkan antara pimpinan Komisi Pemberantasan (KPK) dan tersangka korupsi SYL.
"Saksi ini dalam posisi sulit, satu sisi dia keluarga SYL (keponakan) dan satu sisi lagi, dia mantan anak buah FB saat bertugas di NTB (Nusa Tenggara Barat)," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat di Balikpapan, Selasa (10/10/2023).
Sudah ramai di media massa di mana saksi kunci dimaksud IPW adalah Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Pol Irwan Anwar sekaligus kerabat SYL. Selama berdinas di kepolisian, Anwar sempat pula menjadi anak buah FB di Polda NTB.
1. Saksi kunci Irwan Anwar
Irwan Anwar (ANTARA FOTO/Muh Hasanuddin)Sugeng mengatakan, saksi kunci ini bisa membuka secara gamblang polemiknya, apakah kasus pemerasan ataukah malah suap gratifikasi. Peran Irwan Anwar ini, menurutnya, sangat vital sebagai penghubung di antara SYL dan FB.
"Dia menjadi penghubung di antara mereka berdua," ungkapnya.
Saksi ini pula yang diduga menyetorkan uang untuk diserahkan kepada FB. Kesaksiannya akan sangat berbahaya bagi pihak-pihak terkait penyidikan kasus suap gratifikasi ataupun dugaan suap.
Kasusnya pun sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Agustus 2023 lalu.
"Kesaksiannya sangat penting untuk mengungkap dua kasus ini, apakah suap atau pemerasan. Karena itu perlu adanya LPSK dalam melindungi keselamatan saksi penting ini," tegas Sugeng.
Baca Juga: Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar Sebut Kenal Firli dan SYL
2. Dua aliran gratifikasi ataupun pemerasan terjadi di Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan kebutuhan pangan hingga akhir tahun mendatang dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan SYL pada program Business Talk (B-Talk) Kompas TV, Rabu, 19 Oktober 2022. (Dok. Kementan)Sugeng menyebutkan, dugaan gratifikasi ataukah pemerasan terjadi saat Kementerian Pertanian menggelar pelatihan pencegahan praktik korupsi di lingkungan kementerian pada awal tahun 2023. Sebagai pembicaranya, pihak kementerian mengundang narasumber pimpinan KPK inisial FB sebagai pembicara.
Nah, sebagai imbalan jasanya diberikanlah honor sebagai narasumber uang Rp1 miliar dalam pecahan mata uang dolar Singapura.
Tahap kedua, dugaan praktik suap ataukah pemerasan kedua terjadi jelang lebaran Idul Fitri bulan April 2023. Saat itu, SYL memanggil Irwan Anwar sekaligus menitipkan uang sebesar Rp1 miliar dalam pecahan mata uang dolar Singapura.
SYL hanya berpesan agar uang diberikan kepada FB. "Bosmu sedang butuh uang," kata Sugeng menirukan perintah SYL.
3. Serangan balik SYL kepada KPK
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Lebih lanjut, Sugeng menilai pelaporan dugaan pemerasan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya sekadar serangan balik SYL atas kasus korupsi sedang disidik KPK. Menurutnya, SYL kesal kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian terus bergulir di KPK, meskipun sudah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum pimpinannya.
Terlebih saat penyidik KPK menggeledah rumah pribadi SYL di Makassar Sulawesi Selatan, sekaligus membawa barang bukti dokumen dan uang puluhan miliar rupiah.
Kaitan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, Sugeng menyatakan, Komisioner KPK pun akan sulit dalam menghentikan proses penyidikan sedang berproses di lapangan. Satuan tugas penyidik KPK melaporkan kasus ditanganinya kepada para komisioner.
"Proses tugasnya beda, antara komisioner dengan satgas penyidik KPK di lapangan. Sehingga Ketua KPK juga tidak bisa serta merta menghentikan penyidikan kasusnya," paparnya.
Baca Juga: Kapolda Metro Kabur Ditanya Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK ke SYL