2. Aturan tegas pelarangan pertambangan di Balikpapan

Aktivitas tambang ilegal di Balikpapan Kalimantan Timur. Foto istimewa

Kota Balikpapan secara tegas menolak segala bentuk aktivitas pertambangan. Semua itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2013. 

Menurut Yusuf, aturan daerah daerah tersebut sudah cukup kuat dalam menghalau praktik pertambangan. Meskipun pengurusan izin pertambangan sudah ditarik ke pusat. 

Dia juga mewanti-wanti adanya oknum yang terlibat dalam kasus tambang ilegal tersebut. Oleh karenanya aparat kepolisian diminta untuk menindak tegas.

“Saya sangat mengapresiasi penindakan tambang ilegal di Balikpapan ini, semoga ke depan tidak ada lagi,” pungkasnya.

3. Perda yang spesifik melarang tambang di Balikpapan

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Foto istimewa

Senada pula sikap tegas disampaikan praktisi hukum Universitas Balikpapan Rendi Ismail turut angkat bicara dalam menindak praktik pertambangan di kotanya. Secara spesifik, ia meminta Pemkot Balikpapan segera merumuskan Perda yang secara tegas mengharamkan adanya pertambangan di Balikpapan. 

"Kalau perwali bisa saja suatu saat dibatalkan. Tapi kalau perda, ini sifatnya mengikat karena diputuskan secara bersama sama. Apalagi dalam prosesnya mesti ada diskusi politik yang juga melibatkan masyarakat," ujarnya. 

Rendi mengaku khawatir pada suatu saat perwali larangan pertambangan akan dicabut sesuai kepentingan kepala daerah. Aturan ini tentunya tergantung kepentingan kepala daerahnya masing-masing.

Namun, hal itu tak bisa berlaku jika larangan tertuang dalam peraturan daerah (perda).

"Kalau perda tidak bisa semudah itu. Perlu kajian, uji publik serta proses politik yang panjang sehingga tak bakal mudah dicabut," papar doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang ini.

4. Warga Balikpapan harus sepakat tentang bahaya pertambangan

Petugas mengevakuasi warga menggunakan perahu karet saat banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat kawasan Kemang banjir setinggi 1,5 meter (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Lebih lanjut, Rendi meminta masyarakat Balikpapan memahami tentang ancaman lingkungan praktik pertambangan. Seperti halnya tambang ilegal ditemukan di Jalan Batu-Batu RT 45 Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara beberapa waktu lalu. 

Sementara ini, pihak RT harus membantu dalam memantau aktivitas pertambangan di lokasi kejadian. Keberadaannya harus menjadi mata bagi aparat maupun pemerintah daerah. 

Aparat Satpol PP Balikpapan memang sudah menghentikan aktivitas pertambangan ini. Tetapi bisa jadi, mereka hanya sedang mengecek saja seberapa jauh ketegasan akan disampaikan Wali Kota Balikpapan. 

"Aktivitas pertambangan, pada akhirnya akan membuat daya dukung lingkungan berkurang. Tengok saja daerah yang selama ini marak pertambangan, pasti tak lepas dari bencana, minimal banjir," tandasnya.

Baca Juga: Temuan Tambang Ilegal Balikpapan, ESDM Kaltim Laporkan ke Kementerian