2. Pernyataan Kejaksaan Negeri Balikpapan sebelum pembebasan Zam

Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis (24/8/2023). (IDN Times/Sri Wibisono)

IDN Times sempat menghubungi Kejaksaan Negeri Balikpapan guna menyoal belum dibebaskannya Zam pascavonis banding PT Kaltim pada tiga hari lalu. Sesaat sebelum Zam dibebaskan, Kepala Seksi Intelijen Kejari Balikpapan Ali Mustofa menyatakan, bahwa pihaknya kemungkinan akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas kasus Zam. 

"Kan masih ada kasasi ke MA (kasus Zam)," katanya. 

Meskipun demikian, Ali tidak secara spesifik menyebutkan, apakah upaya kasasi ke MA ini menjadi alasan kejaksaan sehingga tidak kunjung melaksanakan vonis PT Kaltim. Membebaskan penahanan Zam dari Rutan Balikpapan.

"Nanti saya jelaskan di kantor (kejaksaan) saja, kalau lewat telepon khawatir infonya salah," paparnya. 

Beberapa jam kemudian, Kejari Balikpapan menerbitkan perintah eksekusi pembebasan Zam.

3. Amar vonis banding PT Kaltim

Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan vonis hukuman 18 bulan penjara kepada Zainal Muttaqin (Zam), Kamis (23/11/2023). (IDN Times/Sri.Wibisono)

Dalam amar vonis bandingnya, PT Kaltim memerintahkan agar terdakwa Zam dibebaskan dari tempat tahanan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan vonis hukuman 18 bulan penjara kepada Zam atas dakwaan Penggelapan dalam Jabatan selama menjadi direktur utama di PT Duta Manuntung. 

Zam sudah ditahan Bareskrim Polri hingga dipindahkan ke Rumah Tahanan Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2023 silam. Artinya, tokoh pers di Balikpapan ini sudah ditahan selama 146 hari selama proses penyidikan di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Atas permasalahan itu semua, PT Kaltim akhirnya memerintahkan pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

4. Pengacara apresiasi kepada PT Kaltim

Kuasa Hukum Sugeng Teguh Santoso, Senin (18/9/2023). (IDN Times/Sri Wibisono)

Pengacara Hukum Sugeng Teguh Santoso mengapresiasi PT Kaltim yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum tentang perkara menjerat mantan bos Jawa Pos dan PT Duta Manuntung (Kaltim Pos). 

Sekaligus pula, Sugeng mengkritik kejaksaan yang dianggapnya lambat dalam melaksanakan vonis banding sudah diputuskan pengadilan. "Semestinya, saat ada vonis banding ini, pengadilan langsung mengirimkan telegram kepada kejaksaan dan rutan untuk melaksanakan putusan pengadilan," ketusnya. 

Dalam kasus ini, Sugeng menyatakan pihak kejaksaan tidak kunjung membebaskan Zam sesuai vonis banding PT Kaltim pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Ia beranggapan, keterlambatan eksekusi putusan tersebut adalah pelanggaran HAM bagi Zam di mana terdakwa juga memperoleh rehabilitasi pemulihan nama baik. 

5. Kejaksaan Agung diminta menegur Kajati Kaltim dan Kajari Balikpapan

Persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur dalam kasus penggelapan aset PT Duta Manuntung, Selasa (24/10/2023). Foto istimewa

Sehubungan keterlambatan vonis banding tersebut, Sugeng mendesak Kejaksaan Agung Burhanudin agar menegur Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hary Setiyono dan Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Slamet Riyanto.

Keduanya dianggap lambat melaksanakan eksekusi putusan dari PT Kaltim pada tanggal 11 Januari 2024 lalu. 

Keterlambatan eksekusi putusan tersebut adalah pelanggaran HAM bagi terdakwa yang dalam putusan pidana tersebut juga dinyatakan direhabilitasi nama baiknya.

Sugeng menyatakan, kliennya adalah mantan direksi PT Jawa Pos yang telah berkontribusi dalam pengembangan media massa selama 28 tahun. Akan tetapi harus mengalami kriminalisasi oleh PT Duta Manuntung yang merupakan anak perusahaan PT Jawa Pos. Menurutnya, pengabdian yang panjang dibalas dengan kriminalisasi.

Sebagai seorang advokat, Sugeng mengingatkan bahwa keterlambatan pembebasan terdakwa akan menimbulkan kerugian immaterial. Sebagai subyek hukum merdeka yang telah dinyatakan  lepas dari tuntutan hukum.

Baca Juga: Banding Eks Bos Jawa Pos Dikabulkan, Zam Divonis Bebas