Satpol PP Bakal Bongkar Pertamini di Balikpapan Awal Tahun 2020
Ilustrasi pedagang BBM (Pertamini). IDN Times/Mela Hapsari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times – Polemik terkait izin Pertamini atau pom mini hingga kini masih menjadi permasalahan di Balikpapan. Masyarakat umum memang bisa menjadi pendistribusi bahan bakar minyak (BBM). Namun syaratnya hampir mustahil bisa dipenuhi. Di Balikpapan sendiri bertebaran di berbagai tempat usaha pom mini yang didirikan oleh masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Balikpapan akan segera menindak tegas usaha pom mini di Balikpapan.
Kepala Satpol PP Balikpapan, Zulkifli mengatakan, keberadaan pom mini tidak dibutuhkan di Kota Minyak. Pasalnya, kota ini sudah memiliki beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai penyalur atau pendistribusi BBM.
Dijelaskannya, masyarakat umum boleh menjadi pendistribusi BBM, yaitu dengan menjadi subpenyalur BBM. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kata pria dengan panggilan Zul itu, masyarakat yang ingin menjadi subpenyalur BBM harus mendapat izin usaha dari badan usaha niaga migas.
Nah, untuk mendapatkan izin ini, badan usaha niaga migas juga punya ketentuan. Hanya daerah minim atau yang tidak memiliki SPBU yang bisa diberikan izin untuk menjadi subpenyalur BBM. Dan itu hanya kelompok-kelompok tertentu saja, seperti nelayan atau koperasi. Jadi tidak semua anggota masyarakat bisa menjadi subpenyalur BBM.
“Sehingga, kami berkesimpulan, pom mini di Balikpapan ini kalau mau mendapatkan izin subpenyalur sulit, karena tidak memenuhi kriteria yang disebut subpenyalur. Artinya kita tidak membutuhkan subpenyalur di Balikpapan, cukuplah kita dengan SPBU,” katanya.
1. Pom mini juga disebut berbahaya
Kepala Satpol PP Balikpapan, Zulkifli. IDN Times/MaulanaSelain nyaris mustahil mendapatkan izin menjadi sub penyalur BBM, ada alasan lainnya mengapa pom mini tak boleh ada di Balikpapan. Menurut Zul, keberadaan pom mini yang dekat dengan pemukiman bisa membahayakan lingkungan. Sebab, sistem pengaman pom mini sangat minim, sehingga mudah terbakar dan mengancam keselamatan jiwa.
“Ini (Pertamini) bahan bakar, mudah terbakar. Kapasitasnya lumayan besar, rata-rata 200 liter. Yang botol (BBM eceran) saja sudah berbahaya, apalagi sampai 200 liter kan! Yang botol saja sudah beberapa kali kejadian kebakaran, bahkan memakan korban jiwa,” ungkapnya.
Alasan keberadaan pom mini berbahaya untuk lingkungan bukan tanpa dasar. Dia mengaku sudah banyak menerima keluhan masyarakat soal pom mini berbahaya.
“Masyarakat sudah banyak yang protes, banyak surat masuk, terus banyak yang telepon karena SPBU (pom mini) itu mengkhawatirkan sekali dekat jualan, kenapa dibiarkan? Itu banyak yang sudah telepon,” akunya.
Baca Juga: Dianggap Ilegal, Dinas Perdagangan Tak Melayani Tera Pertamini
2. Izin menjadi sub penyalur BBM bukan di PTSP
IDN Times/Mela HapsariMasyarakat, terang Zul, sering salah kaprah dalam hal meminta izin menjadi subpenyalur BBM. Banyak yang mengira untuk mendapat izin subpenyalur BBM bisa didapatkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Padahal, izin menjadi subpenyalur BBM harus didapat dari Badan Usaha Niaga Migas. Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Migas.
“Nah, ini kalau tidak memiliki izin, ya, berarti ilegal kan, seperti itu,” terangnya.
3. Satpol PP segera layangkan surat teguran kepada para penjual Pertamini
Ilustrasi razia Satpol PP. IDN Times/Fitria MadiaOleh karena itu, Zul mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka usaha pom mini. Sedangkan, kepada pengusaha pom mini yang sudah ada, khususnya di Balikpapan, dia meminta agar menghentikan usahanya. Jika tidak, pihaknya bakal melayangkan teguran melalui surat.
“Bahwa ini sudah sesuai surat edaran pemerintah kota, sudah waktunya untuk menghentikan kegiatan itu kalau tidak ada izinnya,” ujarnya.
Jika teguran surat tidak diindahkan, maka Satpol PPO akan mengambil sikap tegas, yakni membongkar paksa pom mini. Surat dan pembongkaran paksa pom mini direncanakan akan dieksekusi pada awal 2020 nanti. Namun pembongkaran pom mini akan ini akan dilakukan secara bertahap.
“Jadi melihat potensi bahaya di masyarakat, itu yang kami dahulukan. Yang lain kami imbau untuk berhenti sendirilah, tidak usah inikan (bongkar paksa pom mini). Nanti kalau sudah kejadian (musibah seperi kebakaran) nanti masyarakat juga yang kesulitan, bukan kami,” tegasnya.
“Walaupun untungnya menggiurkan, untungnya cukup lumayan, tapi kalau berbahaya, sudahlah, tinggalkan,” sambungnya.
Dia pun menyarakan agar pengusaha Pertamini untuk beralih ke BBM eceran dengan menggunakan botol. Karena dia menilai, tingkat risiko bahaya dari BBM botolan lebih kecil ketimbang pom mini.
“Kemarin sih ada arahan, maksimal kembali ke yang botol. Karena itu skala kecil, kan. Mungkin dampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan,” pungkasnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Tak Miliki Izin hingga Desember Ini, Pengusaha Pertamini akan Ditindak
