Samarinda, IDN Times - Ribuan mahasiswa yang terdiri berbagai kampus kembali mendatangi DPRD Kaltim pada Kamis (26/9)  di Jalan Teuku Umar, Samarinda.  Mereka menuntut pemerintah secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)  yang melemahkan demokrasi. Tak hanya itu mahasiswa itu juga meminta TNI dan Polri tak menempati jabatan sipil serta menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia. 

Informasi yang dihimpun IDN Times, jumlah massa yang ada tak hanya terdiri dari mahasiswa dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Polnes, Politeknik Pertanian, Universitas Widyagama Mahakam, Institut Agama Islam Samarinda, Universitas Kutai Kartanegara dan Universitas Muhammadiyah Kaltim seperti demo pada Senin (23/9) lalu. Dalam lautan mahasiswa itu ada sejumlah pelajar turut serta meneriakkan urusan tolak revisi UU KPK.

“Semua universitas di Samarinda ikut turun ke jalan. Bisa bertambah,” kata Aldo, Humas Aliansi Kaltim Bersatu.

Dia menerangkan, selain mendesak presiden untuk mengeluarkan Perppu KPK dan menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil, Aliansi Kaltim Bersatu juga meminta pemerintah menghentikan militerisme di tanah Papua dan mengadili para penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.

“Jika mereka berusaha melemahkan KPK maka mahasiswa dan pelajar untuk menguatkan,” tegasnya.

Aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan para mahasiswa ini terpenuhi. Jika Senin (23/9) mereka tak berhasil menduduki gedung DPRD Kaltim maka target hari ini Kamis (26/9) tetap sama berusaha masuk ke dalam gedung dewan.

“Tujuan kami tetap sama, bahkan sampai malam kami tetap bertahan,” pungkasnya.

 

Baca Juga: Jokowi Tak Berencana Keluarkan Perppu UU KPK, Menkumham: Lewat MK Saja