Comscore Tracker

Kadin Kaltim: Jangan Ada "Pajak" dalam Proses Pengurusan Investasi

Menilik peluang investasi di Kaltim

Samarinda, IDN Times - Untuk kedua kalinya Joko "Jokowi" Widodo memimpin Indonesia, kali ini bersama Ma'ruf Amin sebagai wakilnya dari 2019 hingga 2024. Dalam pidatonya saat Pelantikan Presiden, pada hari Minggu (20/10) lalu mantan wali kota Solo itu sempat menyatakan soal penyederhanaan birokrasi. Tujuannya ialah untuk menciptakan lapangan pekerjaan lewat investasi.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, Alexander Sumarno pun sepakat mengingat saat ini investasi Kaltim belum mencapai target. 

"Iklim investasi di Kaltim memang perlu digenjot," katanya pada Selasa (22/10).

1. Realisasi investasi terbesar ada di ibu kota negara yang baru

Kadin Kaltim: Jangan Ada Pajak dalam Proses Pengurusan InvestasiPixabay/Nattanan23

Sebagai informasi, menukil data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim. Pada semester I (Januari-Juni) 2019 realisasi investasi telah mencapai Rp17,68 triliun, atau 48,16 persen dari target investasi tahun ini yakni Rp38,60 triliun dengan detail Rp13,51 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp25,09 triliun untuk penanaman modal asing (PMA).

Khusus triwulan kedua (April-Juni) realisasi PMDN mencapai Rp5,98 triliun dengan 527 paket. Investasi paling besar berada di Kutai Kartanegara dengan capaian Rp1,51 triliun atau 25,29 persen dari keseluruhan realisasi investasi PMDN dengan 91 proyek.

Kemudian yang kedua berada di Kota Minyak, Balikpapan sebesar Rp1,26 triliun atau 21,03 persen bersama 66 proyek.

Ketiga adalah Berau dengan realisasi investasi senilai Rp945,75 atau 15,80 persen dengan 38 proyek. 

Lalu daerah mana pemilik proyek terbanyak? 

Masih dari data DPMPTSP Kaltim, Samarinda adalah kota terbanyak dengan paket proyek jumlahnya ada 114 kegiatan, walaupun demikian nilai investasinya hanya Rp368,94 miliar. Sementara untuk Penajam Paser Utara (PPU) ada 21 proyek dengan nilai Rp212,19 miliar.

Untuk PMA, pada triwulan kedua mencapai Rp2,46 triliun. Khusus bagian ini, Kabupaten Kutai Timur menjadi jawara dengan memberikan kontribusi signifikan dengan nilai Rp975,15 miliar atau 35 persen dari total PMA dengan 37 proyek.

Lalu diikuti Kabupaten Mahakam Ulu dengan realisasi investasi sebesar Rp399,54 miliar bersama 6 proyek dan ketiga adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kontribusi Rp329,88 miliar dengan 52 proyek.

"Dari data itu terlihat bila Kaltim punya potensi investasi sangat besar karena kekayaannya berlimpah," terangnya.

2. Jangan ada lagi 'pajak' tak tertulis dalam proses pengurusan investasi

Kadin Kaltim: Jangan Ada Pajak dalam Proses Pengurusan InvestasiIDN Times/Asrhawi Muin

Meski demikian, kata Alex, sapaan karibnya, sisi perizinan masih harus dibenahi. Lantaran dalam prosesnya ada saja yang menjadi penghambat. Misal, dari sisi perizinan.

Terkadang, masih saja ada praktik 'pajak' tak tertulis alias pungli. Boleh saja mengurus izin murah tapi banyak buntutnya alias bercabang. Seharusnya praktik demikian tak terjadi lagi dan harus dihilangkan agar meringankan beban investor. Hal lain yang membikin investasi tersendat adalah persoalan listrik dan air. Lalu yang terakhir ialah infrastruktur pendukung seperti jalan.

"Bila ketiganya sempurna (listrik, air dan infrastruktur) investor pasti antri datang ke Kaltim. Dengan syarat praktik 'pajak' terlarang hilang dan iklim investasi mendukung," terangnya lagi.

3. Melirik sektor lain pengganti tambang dan migas

Kadin Kaltim: Jangan Ada Pajak dalam Proses Pengurusan InvestasiIDN Times/Yuda Almerio

Meskipun sektor tambang, minyak dan gas masih memegang peranan penting dalam ekonomi Kaltim, kata dia, namun bukan berarti tak ada sektor lain yang bisa dilirik. Salah satunya adalah pariwisata. Sektor ini jarang diminati padahal potensinya bisa menarik wisatawan asing dan lokal.

Sayangnya dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, wisatawan mancanegara pada periode Januari 2018-April 2019 hanya 4.339 orang. Terbanyak pada April 2019 yakni 349 orang. Dengan jumlah tersebut, kata dia, seharusnya menjadi tantangan bersama bagaimana mengembangkan sektor tersebut.

"Gak mungkin selamanya Kaltim bergantung dengan tambang," tuturnya.

4. Warga lokal harus dilibatkan ketika perusahaan-perusahaan untuk hilirisasi/ pengolahan didirikan di Kaltim

Kadin Kaltim: Jangan Ada Pajak dalam Proses Pengurusan InvestasiANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Dia pun berharap, pemindahan ibu kota negara ke Kaltim bisa mendongkrak perekonomian di Benua Etam yang selama ini tertinggal. Katim sebagai daerah penghasil berbagai sumber daya alam tentu punya posisi tawar.

Namun begitu, warga Kaltim juga harus bisa membikin iklim investasi yang baik, jangan sampai pemodal malas datang karena masyarakat tidak peka dengan investasi besar.

"Ingat warga lokal harus dilibatkan bila perusahaan berdiri di lokasi tertentu di Kaltim. Sama saja membuka lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Baca Juga: Kadin: Pemerintah Harus Bisa Mengatur Harga Bahan Pokok 

Topic:

  • Mela Hapsari

Just For You