Pemprov Kaltim: Tahura Bukit Soeharto Lebih Potensial Jadi Ibu Kota
instagram/@riand.c
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times- Bulan Agustus Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo akan mengumumkan lokasi ibu kota baru. Ada dua lokasi yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara.
Pertama, di Sotek, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Kedua, kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara (Kukar).
Belakangan Pemprov Kaltim cenderung melirik Tahura Bukit Soeharto. Sebab kawasan itu dipandang lebih menguntungkan dan strategis lantaran posisinya berada di tengah, antara Samarinda dan Balikpapan, dan berdampingan dengan Paser, PPU, dan Kutai Kartanegara.
1. Gunakan konsep ekologi ketika membangun ibu kota
Google MapMengenai lokasi calon ibu kota negara yang baru di Tahura Bukit Soeharto, Gubernur Kaltim, Isran Noor tak menampik. Orang nomor satu di Benua Etam itu berpendapat dari segi wilayah, kawasan Tahura Bukit Soeharto cukup tinggi karena berada 25 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Lokasi yang tinggi di kawasan perbukitan membuat bencana banjir bisa dihindari. Ia pun tahu jika Tahura merupakan kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang, sebab itu dia menyakinkan jika dalam proses pembangunan hutan tak akan dirusak melainkan dilestarikan dan ditata ulang aga lebih terjaga. Pembangunan ibu kota akan menekankan pada konsep ekologi.
"Hutan memang perlu dipelihara. Tidak mungkin dirusak. Kami akan buatkan desainnya agar kawasan tersebut tetap terjaga. Tapi kalau ada yang ragu, saya kira itu biasa," ujarnya kepada awak media di Lamin Etam, Kegubernuran Kaltim, Samarinda, Rabu (31/7).
Dia pun maklum bila ada elemen masyarakat yang khawatir atau was-was dengan pembangunan tersebut, sebab Tahura Bukit Soeharto disebut-sebut sebagai salah satu paru-paru dunia.
Baca Juga: Demi Ibu Kota Baru, LPJK Kaltim Kerahkan Ribuan Perusahaan Konstruksi
2. Kaltim akan mendapatkan penambahan anggaran
Dok.IDN Times/istimewaKata Isran, bila ibu kota negara betul-betul pindah ke Kaltim bukan tak mungkin terjadi peningkatan dalam urusan anggaran. Ongkos untuk memindahkan ibu kota itu tak sedikit. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas, setidaknya dibutuhkan pendanaan Rp 466 triliun.
“Jika benar terjadi, maka perekonomian kita pasti membaik kemudian meningkat pesat,” sebutnya.
Menurut mantan ketua DPD Demokrat Kaltim itu, ia mengaku selalu legawa dengan keputusan presiden Agustus mendatang. Dengan kata lain, provinsi manapun ditunjuk sebagai ibu kota, ia tak mempersoalkan.
"Di mana pun ibu kota dipindahkan, termasuk di Kaltim, kami siap. Pemerintah dan rakyat pasti siap," tuturnya.
Mengenai cetak biru pemindahan ibu kota negara, Isran menyerahkan semuanya kepada Kementerian PPN/Bappenas. "Kami ini sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat) saja," tegas Isran.
3. Kaltim relatif aman dari konflik sosial
unsplash/ Jonathan HarissonBila tak ada perubahan skedul, Senin pekan depan (5/8), Isran Noor dan rombongannya akan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memperlihatkan keunggulan dari Kaltim. Mereka diundang khusus oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Nantinya, beber Isran, beberapa hal yang akan disampaikan kepada pemimpin negara ialah kesiapan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Selain itu, dia juga akan menerangkan kondisi keamanan di Benua Etam dalam beberapa tahun belakangan, maupun proyeksi ke depannya.
Dari sisi keamanan, Kaltim bisa dikatakan cukup aman karena penduduknya heterogen. Nyaris semua suku, ras, dan agama ada di Bumi Mulawarman. “Hingga sekarang belum ada konflik sosial apapun. Sehingga aman jika menjadi ibu kota negara,” tegasnya.
Ia kemudian menambahkan, “Semua data akan kami sampaikan. Misalnya, infrastruktur apa saja yang dipunyai Kaltim. Tapi tidak membanding-bandingkan (dengan daerah lain). ‘Kan enggak bagus."
4. Presiden direncanakan akan membacakan keputusan lokasi ibu kota negara yang baru pada 16 Agustus
Independent.co.ukMantan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu memberi bocoran, jika agenda tak berubah boleh jadi pembacaan keputusan lokasi pemindahan ibu kota, akan disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang, tepatnya saat pembacaan nota keuangan APBN di DPR RI. Walaupun demikian, dirinya tak bisa memastikan.
"Bisa juga pada 20 Oktober, saat pengukuhan presiden dan wakil presiden. Tinggal kita tunggu saja hasilnnya. Doakan saja semoga itu bisa direalisasikan secepatnya dan Kaltim yang dipilih," pungkasnya.
Baca Juga: Pengamat: Bangun Ibu Kota Baru dengan Berazaskan Lingkungan
