Proyek IKN Gagal, Kaltim Diklaim Bakal Kehilangan Momentum
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Gegara pandemik virus corona atau COVID-19 pembangunan di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tertunda setahun lebih, sejak diumumkan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo pada 26 Agustus 2019 lalu. Meski demikian, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim tetap optimistis pemindahan IKN bisa terwujud.
“Kalau tak jadi, Kaltim benar-benar kehilangan momentum besar,” kata Alexander Sumarno, Wakil Ketua Bidang Investasi, Kadin Kaltim saat dikonfirmasi, Rabu (24/3/2021).
1. Penundaan IKN bisa bikin Kaltim berbenah infrastruktur
Dok.IDN Times/IstimewaLain cerita bila tertunda, kata dia, Kaltim tentu masih punya posisi tawar. Tak hanya itu, sejumlah investor pastinya tak waswas dengan kondisi tersebut. Keuntungan lainnya adalah, kawasan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) juga masih bisa berbenah dari segi infrastruktur pendukung. Baik itu jalan menuju lokasi IKN, listrik dan air. Ketiganya merupakan kebutuhan paling dasar saat mengembangkan suatu daerah, lebih-lebih pemindahan ibu kota negara.
“Selama itu (pemindahan IKN) tak dibatalkan Kaltim masih untung. Sekarang yang waswas adalah spekulator, kalau investor tak ada masalah,” imbuh Alex, sapaan karibnya.
Baca Juga: Wali Kota Samarinda Bingung, Penyebab Banjir Simpang Empat Sempaja
2. Antara investor dan spekulator di tengah pemindahan IKN
Lokasi kegiatan kunjungan Jokowi ke titik nol rencana pembangunan IKN (IDN Times/ Istimewa)Lebih lanjut, Alex menerangkan perbedaan signifikan antara investor dan spekulator. Keduanya memang sama-sama pengusaha namun urusan visi dan misi sangat jauh berbeda. Saat bicara aksi para investor benar-benar serius menggarap. Lain kisah dengan spekulator yang hanya bisa menduga dan minim aksi saat dihadapkan dengan IKN. Contoh konkret, persoalan tanah di kawasan IKN, para spekulator biasanya hanya membeli dan bakal menjualnya nanti, sementara investor sudah punya rancangan cetak biru yang jelas. Bahkan sudah membangun kantor di sana sebagai bentuk keseriusan.
“Pemindahan ibu kota negara ini agenda masif dari pusat. Tak mungkin pihak swasta tak dilibatkan,” sebutnya.
3. Skema pembiayaan pemindahan IKN pasti melibatkan pihak swasta
Kawasan IKN di Bukit Soedharmono, Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU (IDN Times/Yuda Almerio)Pemindahan IKN ke Kaltim memang tak sebentar. Kendati begitu langkahnya harus segera dimulai bila hendak memindahkan istana negara pada 2024 mendatang. Pasalnya yang relokasi besar-besaran ini tak hanya bangunan tapi juga manusia atau eksodus. Kata Alex, dengan hijrah tersebut, selain pemeretaan pembangunan, Kaltim juga mendongkrak tingkat konsumsi regional. Jika itu terjadi maka roda ekonomi di Benua Etam bisa bergerak maksimal. Ingat, pembangunan IKN memerlukan lahan seluas 193 ribu hektare. Dan Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 410 ribu hektare guna mendukung langkah tersebut.
“Pembiayaan IKN nanti tak semuanya dari pemerintah, pasti swasta terlibat. Mekanisme beragam. Yang pasti sama-sama untung,” pungkasnya.
Baca Juga: Jadi Wisata Baru, Bukit Selili Samarinda Dilirik Investor Jakarta
