Proses verifikasi oleh Bidang Organisasi KONI Kaltim di Balikpapan, Rabu (24/9/2025) kemarin. (Dok. Istimewa)
Hasbi menekankan, mosi tidak percaya merupakan hak pengurus cabang olahraga dan dijamin dalam aturan organisasi. Namun, dia menilai mosi tidak percaya seharusnya memiliki dasar jelas dan diverifikasi secara profesional. Ia mengingatkan bahwa syarat administratif, seperti keabsahan tanda tangan dan jumlah dukungan cabor, harus betul-betul diverifikasi.
“Kalau unsur terpenuhi, silakan KONI Kaltim verifikasi dengan standar benar. Jangan kesannya verifikasi asal-asalan lalu langsung simpulkan. Mekanismenya panjang, tidak mungkin tiba-tiba ada caretaker minggu depan,” ujarnya.
Meski begitu, Hasbi menegaskan bahwa KONI Balikpapan tidak menolak verifikasi dari KONI Kaltim. Namun ia berharap agar prosesnya tidak dijadikan alat permainan politik.
“Kami tidak melarang verifikasi, silakan saja. Tapi jangan sampai mosi ini hanya akal-akalan,” katanya.
Hasbi memastikan bahwa kepengurusan KONI Balikpapan tetap berkomitmen menyelesaikan masa baktinya hingga tuntas dan tak punya keinginan memperpanjang masa jabatan. Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang baik.
“Ayo bicara baik-baik. Pemerintah harus tuntaskan tanggung jawabnya. Jangan seolah kami tidak berbuat, padahal yang kami lakukan ini mati-matian demi olahraga Balikpapan,” tutupnya.
Dia justru khawatir, Gerakan mosi tidak percaya ini bakal berdampak terhadap persiapan Balikpapan menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 di Kabupaten Paser.