OKB di PPU yang Peroleh Ganti Rugi hingga Puluhan Miliar Rupiah
Pembangunan IKN, Sabtu (27/5/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Pemerintah mengalokasikan anggaran ganti rugi lahan bagi warga yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Ganti rugi yang diberikan kisaran besarannya tentunya tidak main-main, bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
Ini akhirnya menjadi perhatian tersendiri Badan Otorita IKN (OIKN) dalam mendampingi mereka yang kini berstatus orang kaya baru (OKB) di Kaltim. Ini dilakukan agar mereka yang "kaya mendadak" dapat membelanjakan uang tersebut dengan bijak.
Pasalnya ada kekhawatiran kejadian seperti yang terjadi di Tuban, Jawa Timur terulang. Yakni, uang ganti rugi dari Pertamina yang dibelanjakan dengan impulsif, sehingga selang setahun kemudian warga malah mengalami kesulitan ekonomi.
Pasalnya, besaran ganti rugi tersebut cukup besar dan variatif. "Setidaknya mereka menerima lebih dari Rp5 miliar. Cukup luar biasa," ungkap Ketua Panitia Seminar Pengelolaan Keuangan dan Kewirausahaan bagi warga penerima uang ganti kerugian lahan terdampak pembangunan IKN, Adi Kustaman di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (15/10/2023).
1. Dampingi warga terdampar pembangunan IKN agar gunakan uang ganti rugi dengan baik
Ketua Panitia Seminar Pengelolaan Keuangan dan Kewirausahaan bagi warga penerima uang ganti kerugian lahan terdampak pembangunan IKN, Adi Kustaman. (Istimewa)Adi Kustaman mengatakan, pihaknya melaksanakan pelatihan dan sharing sessions terkait pengelolaan keuangan untuk kepentingan keluarga. Masyarakat Sepaku yang kini memiliki kecukupan keuangan dari uang ganti rugi dari pemerintah dan beberapa kontraktor dalam rangka pembangunan IKN.
Ia berharap uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga mereka secara optimal dan baik. Sebanyak 80 orang mengikuti kegiatan ini. "Ini adalah gelombang pertama yang menjadi pionir. Ke depan kami akan melakukan di gelombang-gelombang berikutnya," katanya.
Kegiatan ini menghadirkan konsultan Riwani Globe. Yakni konsultan yang telah berpengalaman di Indonesia. Mereka cukup memiliki kredibilitas dalam pengelolaan keuangan keluarga maupun kewirausahaan. "Mereka domisili Semarang. Dan kini hadir di tengah-tengah kita, di Balikpapan untuk memberikan konsultasi dan sharing ilmu dan pengalaman ke masyarakat Sepaku," katanya.
Otorita IKN berharap, masyarakat Sepaku yang terdampak pembangunan IKN dalam keadaan sejahtera. "Tak hanya ketika mereka menerima uang. Tapi semasa mereka hidup bahkan berlanjut ke anak cucu mereka," katanya.
Baca Juga: Big Bad Wolf Balikpapan Sudah Dibuka hingga 8 Oktober di Dome
2. Pembayaran uang ganti rugi ada yang sudah selesai, berproses, dan masih dihitung
Seminar Pengelolaan Keuangan dan Kewirausahaan bagi warga penerima uang ganti kerugian lahan terdampak pembangunan IKN di Kota Balikpapan dilaksanakan 14-16 Oktober 2023. (Humas Otorita IKN)Untuk diketahui, pembayaran uang ganti rugi ini, ada yang dilakukan secara langsung. Mereka adalah penerima yang nominalnya telah ditetapkan. Ada pula yang masih dalam proses perhitungan.
Ia memastikan semua perhitungan dilakukan dengan baik dan tidak akan terjadi kesalahan. "Karena pemerintah sangat memperhatikan hal ini dan tidak akan menyengsarakan masyarakat. Sehingga seluruhnya akan menerima," sebutnya Adi Kustaman.
Sementara Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik, Brigjen Edgar Diponegoro membenarkan, ada beberapa penerima sudah selesai proses, juga ada yang masih proses pembayaran. Selain itu ada pula yang masih dalam proses penghitungan.
"Mereka ada yang terdampak ini pembangunan bendungan Sepaku-Semoi, juga kawasan inti pusat pemerintahan. Ada juga dari intake sungai sepaku," tutur Edgar.
3. Berkaca dari fenomena "kaya mendadak" pemberima ganti rugi Pertamina di Tuban
Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik, Brigjen Edgar Diponegoro. IDN Times/Fatmawati)Berkaitan dengan kegiatan seminar pengelolaan keuangan dan kewirausahaan ini, Edgar mengatakan, kini bisa banyak warga yang datang IKN berbondong-bondong ke IKN untuk mencari keberuntungan. "Kenapa warga yang terdampak pembangunan tidak memanfaatkan hal ini. Banyak peluang di bidang usaha yang bisa ditangkap. Misalnya jasa, perdagangan, dan lainnya," sebutnya.
Berkaca dari fenomena "kaya mendadak" warga Tuban, Otorita IKN ingin masyarakat Sepaku bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Apalagi selama ini sudah ada warga yang berkonsultasi terkait akan digunakan untuk apa uang tersebut.
"Karena hal itu bukan kapasitas kami, memberi bimbingan maupun edukasi. Maka kami hadirkan konsultan ahli dalam perencanaan keuangan dan kewirausahaan. Supaya mereka terbuka dalam mempersiapkan usaha atau bidang jasa di sana," katanya.
Salah satu yang jadi perhatian pihaknya adalah bagaimana warga di Tuban berbondong-bondong membelanjakan uang mereka untuk membeli kendaraan. Menurut dia, Kalau memang itu cukup layak, maka bisa saja dibeli. Tapi harus diperhitungkan.
"Dikalkulasi. Disesuaikan nilai yang diterima dengan kebutuhan. Jangan sampai memenuhi nafsu, keinginan, belum bisa menyetir malah membeli kendaraan mewah," katanya.
4. Nominal tertinggi mencapai Rp41 miliar
Jalan negara di Desa Bumi Harapan Sepaku ini bakal jadi aset Badan Otorita IKN (IDN Times/Ervan )Ia menambahkan, dari beberapa jenis ganti rugi selain uang, seperti tanah, maupun saham, warga memang cenderung memilih dalam bentuk uang. "Mungkin karena lebih mudah. Justru Ini membuat kami melakukan kegiatan hari ini guna menjawab kekhawatiran. Kami berikan pendampingan," ungkapnya.
Dalam hal ini, lanjut dia, OIKN tidak bermaksud mengintervensi keuangan warga. Namun ini adalah upaya mencegah perilaku konsumtif, boros, maupun menggunakan keuangan secara tidak produktif. "Jadi kekhawatiran kalau ke depannya nilai uang ini malah jadi tidak berarti," katanya.
Ditambahkan Edgar, nilai yang diterima warga memang bervariasi. Namun angka tertinggi bisa mencapai Rp41 milyar. "Itu yang ganti rugi di lahan kawasan inti pusat pemerintah," tandasnya.
Baca Juga: Akan Jadi Proyek Terbesar Pertamina, Progres RDMP Balikpapan 82 Persen
