2. Minta PDAM yang datang ke masyarakat

Mahasiswa demo di Kantor PDAM Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (15/7/2020). IDN Times/Hilmansyah

Kepada pihak PDAM Balikpapan, Rafsyan mempertanyakan alasan PDAM menaikkan tarif yang begitu mahal pada bulan Juli 2020 ini. Seharusnya, menurut Rafsyan, jika hari ini PDAM melakukan kenaikan tarif, itu harus ada perwakilan dari masyarakat sebab hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

"Harusnya PDAM yang datang ke lapangan, datangi masyarakat, kenapa masyarakat yang datang seolah menghindar karena COVID-19. Itu yang kami sesali," tegasnya

Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar PDAM merevisi Perwali soal PDAM yang terkait pipa induk yang dibebankan ke masyarakat. Padahal, sebut Rafsyan, dalam Permendagri pasal 1, pasal 2 pasal 3, dan pasal 17 menjelaskan bahwa harusnya pipa induk menjadi tanggungjawab PDAM.

"PDAM kan punya dana penyertaan modal, PDAM punya keuntungan mengapa tidak diputar. Itukan untuk kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat sudah dibebankan dengan tarif, tarif itu kan akumulasinya," ujarnya.

Rafsyan juga menyoroti soal perlindungan konsumen. Pasalnya selama ini warga yang mendapatkan air kurang bersih tidak mendapatkan kompensasi apapun dari PDAM.

"Selanjutnya tentang perlindungan konsumen, itu kan hingga hari ini tidak diatur bahwa dengan kualitas air buruk itu bisa dapat kompensasi, jelas itu di UU nomor 8 tahun 1999 tentang hak konsumen, tetapi kenapa tidak dicantumkan di Perwali. Jangan sampai hal-hal seperti itu tidak ada di Perwali," tegasnya.

Baca Juga: Demo Mahasiswa, Usut Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

3. Kesalahan pembacaan meteran diberikan kompensasi

Mahasiswa demo di Kantor PDAM Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (15/7/2020). IDN Times/Hilmansyah

Menanggapi pertanyaan mahasiswa, Haidir Effendi mengaku tarif yang nilainya terdapat kelebihan bayar akibat kesalahan pembacaan meteran, maka pelanggan diminta untuk melaporkan ke PDAM. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti agar dilakukan pengembalian atau kompensasi pada bulan berikutnya.

"Tapi kalau kondisinya karena pemakaian di lapangan riil maka kita tawarkan opsi peringanan dengan cicilan sampai akhir tahun,” paparnya.

Soal Perwali sendiri, Haidir mengatakan pihaknya akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Wali Kota Balikpapan.

"Soal usulan itu atau tuntutan sebenarnya kami sudah berproses ya, bahkan siang ini sudah ada usulan perubahan Perda PDAM. Mudahan-mudahan bisa diproses di sana,” ujarnya.

Lanjut Haidir, Perda PDAM sejak 2010 memang belum mengalami perubahan, namun saat ini muncul aturan-aturan baru yang butuh penyesuaian karena kondisi dinamis di lapangan.

"Poin perda itu menyesuaikan kelembagaan termasuk operasional seperti disebutkan PP 122 dan PP 54. Itu yang coba kita komunikasikan," lanjutnya.

Rafsyan mengaku, pihak PDAM setuju dengan seluruh tuntutan mahasiswa. Namun, ia ragu tuntutan itu bakal terwujud. "Kami akan bawa massa lebih banyak lagi. Ini sedikit karena kami menerapkan protokol," tegas Rafsyan.

Baca Juga: Pemutakhiran Data Pemilih di Balikpapan, Pasien COVID-19 Diwakili RT