IDI Layangkan Surat Permohonan Pencabutan Permenkes 24/2020
google
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik yang ditanda tangani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mendapat penolakan dari asosiasi profesi dokter.
Menanggapi hal tersebut, Ikatan Dokter Indonesia kemudian melayangkan surat permohonan untuk pencabutan Permenkes tersebut. Salah satu poinnya, dimana mereka sangat menyayangkan sikap yang diambil oleh Menteri Terawan, yang mana dapat menghambat sistem pelayanan.
"Tanggapan IDI cabang Balikpapan, sesuai dengan sikap Pengurus Besar IDI, maka IDI Balikpapan juga mohon agar Menkes meninjau ulang dan mencabut PMK 24/2020," ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Balikpapan dr. Drajat Witjaksono, Rabu (7/10/2020) saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp.
1. IDI layangkan surat permohonan pencabutan PMK
Konpers Ikatan Dokter Indonesia (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)Dalam surat permohonan yang dilayangkan, ada 3 poin yang diajukan untuk dapat dipertimbangkan oleh Menteri Kesehatan. Dimana 2 poin lainnya menegaskan, sikap Menteri Terawan yang dianggap lebih mementingkan teman sejawat radiologi, dibanding dokter spesialis lainnya.
Selain itu, atas ditekennya Permenkes ini seakan tidak melihat bahwa dokter lainnya memiliki kompetensi dan kualifikasi terstandar baik dari segi knowledge, skill maupun kemampuan komunikasi dengan pasien.
Dalam surat permohonan yang terdiri dari 11 lembar tersebut, juga terdapat tanda tangan dari seluruh ketua himpunan dokter dari berbagai bidang.
"Betul, penolakan dari IDI, Perhimpunan Spesialis, Dokter Umum, dan lainnya. Kami akan ikuti kebijakan dari IDI pusat," ucapnya.
Baca Juga: Kantor Polairud Polda Kaltim Terbakar, Belasan Tahanan Dievakuasi
2. DKK membenarkan adanya Permenkes tersebut
Kepala DKK Andi Sri Juliarty (IDN Times/Riani Rahayu)Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Andi Sri Juliarty membenarkan hal tersebut. Dirinya menjelaskan, dalam peraturan tersebut pelayanan radiologi yang selama ini boleh dilakukan oleh dokter spesialis lain, dialihkan dan ditarik kembali ke bagian radiologi.
Misalnya untuk USG Kandungan, itu akan dilakukan oleh radiologi, tidak boleh lagi oleh dokter kandungan. Demikian juga dengan dokter lainnya.
"Jadi akan ditarik kembali ke radiologi," ucap Dio, sapaan akrabnya.
3. Masih menunggu jawaban dari Menteri Kesehatan
Ilustrasi Dokter Gigi di Tengah Pandemik COVID-19 (IDN Times/Irfan Fathurohman)Keresahan warga mengenai pemeriksaan kandungan yang akan diambil alih oleh radiologi, pun dijawab oleh Dio. Ia menyatakan bahwa pengalihan kewenangan pelayanan tersebut bukan masalah dari bahaya yang ditimbukan, karena kadar yang diberikan juga sesuai.
Namun yang menjadi persoalan, yaitu penolakan dari para dokter dengan adanya pengambilan keputusan tersebut dan kompetensinya.
"Jadi bukan bahayanya. Maka itu kita tunggu saja perkembangannya," tutur dia.
Baca Juga: Korupsi di Kutim, Ketika Persidangan Beri Jawaban (Part 1)
