Singkawang sebagai Kota Toleransi yang Jadi Tuan Rumah Festival HAM
Pj Gubernur Kalbar, Harisson, Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro, dan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro. (IDN Times/Teri).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pontianak, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson resmi membuka Event Nasional Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional 2023 dan Peringatan Hari Jadi Ke-22 Pembentukan Kota Singkawang secara simbolis dengan pemukulan Gong, di Halaman Kantor Wali Kota Singkawang pada Selasa (17/10/2023).
Dalam sambutannya, Harisson mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Singkawang yang telah berpartisipasi dalam membangun, dan memajukan Kota Singkawang dengan kerja keras, kerja tuntas untuk Singkawang Kota Toleran yang Inklusif dan dinamis.
“Saya juga mengapresiasi atas terselenggaranya Festival HAM tahun 2023 di Kota Singkawang, diharapkan lewat kegiatan ini dapat menghasilkan manfaat besar terutama dalam memberikan apresiasi terhadap pencapaian dan pemenuhan HAM baik dalam aspek hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai amanah konstitusi,” ungkap Harisson.
1. Jadi Kota Toleransi, Singkawang jadi tuan rumah Festival HAM Nasional 2023
Pj Gubernur Kalbar, Harisson memberikan sambutan dalam Festival HAM 2023, di Singkawang. (IDN Times/Teri).Terpilihnya Kota Singkawang sebagai tuan rumah Festival HAM merupakan hasil perjuangan segenap pemangku kepentingan, dan masyarakat di Kota Singkawang.
Kota Singkawang jadi tuan rumah Festival HAM Nasional 2023 karena Singkawang sebagai kota yang menempati peringkat pertama Indeks Kota Toleran (IKT) hasil survei SETARA Institut pada 2022. Festival ini juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan Kota Singkawang lebih luas kepada masyarakat setanah air dan dunia internasional.
Dalam Festival HAM 2023 ini, Pemerintah Kota Singkawang menunjukkan nilai-nilai kolektif, dan praktik-praktik toleransi yang telah mendarah daging di wilayahnya, serta cerita dan pembelajaran tentang penghormatan HAM kepada para peserta festival.
“Kami berharap predikat Kota Toleran yang sudah dicapai oleh Kota Singkawang ini terus dapat dipertahankan sembari berupaya mewujudkan Singkawang sebagai human rights city atau Kota HAM di Indonesia,” ungkap Pj Wali Kota Singkawang Sumastro.
Baca Juga: Tak Terima Bercerai, Suami di Singkawang Tusuk Istri Hingga Tewas
2. Pj Gubernur akan replikasi kota toleran ke daerah lain
Sejumlah anak-anak di Kota Singkawang bawakan tarian multi etnis. (IDN Times/Teri).Sebelumnya, Harisson melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Komnas HAM tentang pemajuan dan penegakan HAM di Kalbar. Ia H berharap agar kerja sama yang dilakukan dengan Komnas HAM dapat secepatnya terealisasikan.
Pada kesempatan tersebut, Harisson juga berharap agar tak ada gesekan-gesekan di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia akan mereplikasi praktik-praktik baik yang ada di Kota Singkawang ke Kabupaten Kota lain.
“Prinsipnya Pemprov Kalbar akan mereplikasi ke daerah-daerah lain tentang praktik baik yang ada di Kota Singkawang, yakni toleransi yang tinggi di masyarakat. Komnas HAM juga sudah mengatakan bagaimana meningkatkan kapasitas dalam pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota,” ungkap Harisson.
3. Komnas HAM bentuk tim khusus mengawasi pemilu
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro. (IDN Times/Teri).Di tempat yang sama, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menyebutkan, menjelang pemilu pihaknya sudah membentuk tim pemantauan pemilu agar terciptanya pemilu aman dan damai.
“Dalam rangka menyambut Pemilu 2024, Komnas HAM telah membentuk tim untuk pemantauan pemilu. Masyarakat dapat mengikuti pemilu, apa pun itu etnisnya, agamanya, latar belakang sosial ekonominya, asal usulnya, maka setiap warga yang memenuhi syarat yang memilih dan dipilih tentunya harus dipenuhi haknya,” terang Atnike.
Komnas HAM dalam hal ini juga sudah melakukan pemantauan awal persiapan pemilu untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi saat pemilu berlangsung.
“Komnas HAM saat penyelenggaraan pemilu di sejumlah wilayah akan memantau pada dimensi-dimensi hak asasi untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu ancaman kekerasan, kalau bisa kita cegah agar itu tidak terjadi,” harapnya.
Atnike mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan peningkatan kapasitas kepada aparatur negara terkait prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).
Baca Juga: Atraksi Tatung Singkawang dalam Perayaan Cap Go Meh, Menegangkan!
