Kapolda: Kematian Akibat COVID-19 Kaltim Tertinggi Kelima Nasional

Kapolda melanjutkan, karena tingginya angka kasus ini berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah daerah. Di Balikpapan, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi semua elemen masyarakat.

"Tujuannya supaya jangan sampai semakin banyak yang tertular terpapar COVID-19. Kami ingin mengingatkan, Bahwa sebenarnya kita mampu mencegah, asalkan taat prokes dan menjalankan dengan konsisten. Dimanapun harus menganggap COVID itu ada, supaya tetap waspada," jelasnya.

Dirinya juga mengingatkan bahwa angka terkonfirmasi positif di Kaltim cukup tinggi. Bahkan angka kematian di Kaltim nomor 5 Nasional.

"Ini cukup memprihatinkan. Kita semua harus bergerak untuk pastikan kita bisa menekan angka terkonfirmasi positif dan angka meninggal dunia," harapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat Balikpapan dan Kaltim untuk terus disiplin dalam pencegahan penyebaran COVID-19, seperti menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan 5M, yakni mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 

Selama dua pekan terakhir Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Satgas COVID-19 bersama TNI dan Polri melaksanakan kegiatan terpadu dan sosialisasi 5M ke pasar tradisional maupun tempat publik. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan ini dengan pelaksanaan rapid tes antigen gratis. 

"Kami dukung dengan rapid antigen gratis. Hari ini kami siapkan 75 alat rapid antigen, tapi jika berkembang akan ditambah sesuai kebutuhan. Petugas kami ada dua swaber, dua petugas promosi, dan dua administrasi," sebutnya. 

Menurutnya sejauh ini belum ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam kegiatan rapid test antigen yang menyasar para pedagang dan pengunjung pasar secara acak.

Sebelumnya kegiatan serupa juga dilaksanakan di Pasar Klandasan dan direncanakan masih akan berlanjut. Kegiatan rapid test antigen tersebut juga mengikuti jadwal operasi dari TNI/ Polri. 

Sementara terkait peningkatan kasus yang diduga lantaran mutasi COVID-19 jenis baru yakni D614G, dokter yang akrab disapa Dio itu mengatakan belum bisa memastikan.

"Karena harus berbasis ilmiah, hanya lab biomolekuler yang bisa melihat ini. Sebenarnya ini isu nasional, pusat yang bisa memastikan," terangnya.

Ia juga menyatakan bahwa melonjaknya kasus COVID-19 sebenarnya tidak hanya terjadi di Balikpapan. Ini juga juga terjadi di Indonesia secara keseluruhan, bahkan dunia. 

Terkait vaksinasi COVID-19, sampai kini ada 4.264 tenaga kesehatan (nakes) Balikpapan yang sudah menerima vaksin. Sekitar seribu nakes belum menerima vaksin, diantaranya 567 nakes ditunda vaksinasinya karena sakit. 

"Kemudian informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan diperpanjang sampai 10 Februari. Jadi yang sakit atau cuti masih ada kesempatan," katanya. 

Ia menambahkan, dalam vaksinasi ini yang jadi kendala adalah waktu singkat yang sebelumnya hanya sampai 31 Januari. Sementara pada saat itu banyak tenaga kesehatan yang cuti.

Selain itu, banyak juga tenaga kesehatan yang bekerja di lokasi pertambangan dan rig, mereka juga masuk daftar ditunda. "Tapi karena sekarang sudah diperpanjang sampai 10 Februari maka semoga cakupannya bisa lebih banyak," harap Dio.

Dio menuturkan secara teknis juga ada masalah terkait penggunaan aplikasi P-Care Vaksinasi dari BPJS Kesehatan, lantaran tidak semua tenaga kesehatan mendapatkan tiket elektronik dari aplikasi tersebut.

"Solusinya dari Kemenkes, akan disampaikan melalui zoom meeting bersama BPJS Kesehatan. Karena aplikasi tersebut milik BPJS Kesehatan. Akan dibuka satu fitur dengan username khusus bagi mereka yang tidak memiliki e- tiket," kata Dio.

Sejumlah nakes memang tidak mendapatkan etiket lantaran terlambat mendaftar di aplikasi. Inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan dan ketika vaksinasi di Balikpapan telah dimulai, e-tiket belum terkirim kepada nakes. 

"Tapi kami meyakini insya Allah bisa selesai 10 Februari, karena sekarang sudah 73 persen," ucapnya.

Menurutnya pelaksanaan memang tidak bisa 100 persen karena ada tenaga kesehatan yang hamil maupun memiliki kontraindikasi atau penyakit yang tidak bisa divaksinasi COVID-19.