Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Balikpapan Siapkan Parkir Nontunai, Bidik Jukir Liar dan Kebocoran PAD

Kota Balikpapan
3 min read
Balikpapan Siapkan Parkir Nontunai, Bidik Jukir Liar dan Kebocoran PAD
Warga membayar biaya parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di salah satu area parkir pusat perbelanjaan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (12/11/2026). ANTARA FOTO/Angga Palguna/tom.
  • Pemkot Balikpapan mematangkan pembayaran parkir nontunai untuk menekan kebocoran PAD, pungli, dan praktik juru parkir liar melalui transaksi yang transparan serta mudah diawasi.
  • Sistem akan menggunakan QRIS, dengan transaksi masuk ke rekening kas umum daerah maksimal 1x24 jam; Dishub berkoordinasi dengan Bapenda, perbankan, dan Bank Indonesia.
  • Gerbang parkir elektronik disiapkan di Gedung Kesenian, Dome, dan Stadion Batakan, sementara integrasi sistem dituntaskan untuk mengoptimalkan retribusi dan menertibkan pengelolaan parkir.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mematangkan penerapan sistem pembayaran parkir nontunai melalui digitalisasi. Langkah ini dilakukan untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), mencegah pungutan liar (pungli), serta memberantas praktik juru parkir (jukir) liar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan peralihan sistem pembayaran dari manual ke digital merupakan langkah strategis pemerintah kota. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi parkir diharapkan tercatat secara transparan dan lebih mudah diawasi.

"Elektronifikasi, perubahan dari manual ke digitalisasi, tentunya adalah salah satu upaya Wali Kota Balikpapan untuk mengurangi kebocoran PAD, menghindari pungli, dan menghindari jukir-jukir liar," ujar Fadli dikutip dari Antara di Balikpapan, Senin (16/11/2026).

  1. 1. Pembayaran parkir dengan QRIS

    WhatsApp Image 2025-09-18 at 13.57.26.jpeg
    Kepala Dishub Balikpapan, M Fadli Pathurrahman. (IDN Times/Erik Alfian)

    Dalam penerapannya, pembayaran parkir akan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Setiap transaksi ditargetkan langsung tercatat dalam sistem perbankan dan masuk ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.

    Untuk mematangkan penerapan sistem tersebut, Dishub Balikpapan berkoordinasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), lembaga teknis terkait, perbankan, dan Bank Indonesia (BI).

    Dishub juga telah melakukan uji coba pembayaran parkir menggunakan QRIS dengan membedakan skema transaksi kendaraan roda dua dan roda empat. Uji coba tersebut dilaksanakan dalam kegiatan FunTAXtic Music Sunset.

    Selain di lokasi kegiatan, Pemkot Balikpapan juga menyiapkan pemasangan gerbang parkir elektronik atau parking gate di tiga aset milik pemerintah kota. Ketiganya yakni Gedung Kesenian, Balikpapan Sport and Convention Center (Dome), serta Stadion Batakan.

  2. 2. Potens retribusi cukup besar

    antarafoto-pembayaran-parkir-nontunai-di-kupang-1794897356.jpg
    Warga memindai kode batang (QR code) ke juru parkir saat pembayaran tarif parkir kendaraan secara nontunai di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/11/2026). ANTARA FOTO/Mega Tokan/app/agr

    Ketiga lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi retribusi cukup besar. Selain menjadi pusat kegiatan olahraga, tempat-tempat itu juga kerap digunakan untuk pertunjukan seni, hiburan, hingga berbagai aktivitas komunitas masyarakat.

    Fadli menjelaskan, perangkat gerbang parkir elektronik sebenarnya telah tersedia. Namun, pengoperasiannya masih menunggu penyelesaian integrasi sistem bersama Bapenda.

    "Semoga pemanfaatan aset pemerintah kota ini juga menjadi titik potensi retribusi baru bagi Pemerintah Kota Balikpapan," katanya.

  3. 3. Mempersempit praktik pungutan liar

    dishub, parkir, parkir liar, parkir kendaraan, penertiban lalu lintas
    Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang menertibkan praktik parkir liar di kawasan Jalan Gajahmada, Kecamatan Semarang Tengah. (dok. Dishub Semarang)

    Menurut Fadli, digitalisasi parkir diharapkan dapat mempersempit ruang praktik pungutan liar karena seluruh transaksi tercatat dan dapat ditelusuri melalui sistem. Selain itu, penerapan pembayaran nontunai juga memberikan kepastian tarif serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Sebelumnya, Dishub Balikpapan juga telah menguji coba pembayaran parkir nontunai menggunakan QRIS dan mesin Electronic Data Capture (EDC) di sejumlah titik ruas jalan.

    Melalui penerapan dan integrasi sistem pembayaran elektronik tersebut, Pemkot Balikpapan menargetkan tata kelola perparkiran menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, digitalisasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD.

Related Articles

See More