Balikpapan, IDN Times - Pemkot Balikpapan telah mengajukan data tambahan 23 ribu kepala keluarga (KK) untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Pemprov Kaltim.
“Semoga saja diterima, kami ada mengajukan ada sekitar 23 ribu,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi ketika diwawancarai wartawan di halaman kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (30/4).
Menurut Rizal, 23 ribu KK itu merupakan penambahan dari daftar yang sudah ada untuk diajukan ke Pemprov Kaltim. Total daftar penerima bantuan awalnya hanya 16 ribu kemudian meningkat menjadi 23 ribu KK.
Penambahan jumlah data penerima yang diajukan Pemkot Balikpapan ke Pemprov Kaltim berasal dari kelebihan jumlah penerima bansos yang dibiayai oleh Pemkot Balikpapan, yang tercatat mencapai 78 ribu KK.
“Jumlahnya cukup banyak, saat ini sedang kami verifikasi,” jelasnya.
Data tersebut berasal dari pengajuan dari masing-masing pengurus RT yang disampaikan ke kelurahan dan kemudian dimasukkan dalam daftar penerima bansos dari APBD Balikpapan.
Jumlah tersebut, menurutnya, telah melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Balikpapan, sesuai dengan alokasi anggaran yang telah dikucurkan tercatat mencapai Rp73 miliar. Duit itu hanya cukup untuk 70 ribu KK termasuk keluarga tak mampu sebanyak 9 ribu KK. Untuk setiap KK dialokasikan senilai Rp1 juta yang dibagikan secara bertahap selama 3 bulan, masing-masing senilai Rp300 ribu berupa paket bahan pokok.
“Jumlahnya sudah melebihi kemampuan, kami hanya mencukupi sekitar 70 ribu KK,” terangnya.
Dengan kelebihan data jumlah penerima yang tidak sesuai dengan kemampuan anggaran tersebut, maka Pemkot Balikpapan berinisiatif akan memasukkan data penerima tidak terakomodasi di dalam daftar penerima bansos APBD Balikpapan untuk diajukan ke dalam daftar penerima BLT dari Pemprov Kaltim. Dalam tambahan data yang diajukan itu sudah termasuk 6.421 ribu pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat virus corona atau COVID-19.
“Semoga semua diterima, sehingga semua tercover,” harapnya menutup perbincangan.