Vape Dinilai Berbahaya, Pemkot Pontianak Gandeng Polisi Perketat Pengawasan
- Pemkot Pontianak mendukung Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan vape dan akan berkoordinasi dengan kepolisian serta pelaku usaha untuk memperketat pengawasan.
- Penggunaan vape akan dilarang bagi ASN Pemkot Pontianak, dengan sanksi bertahap mulai teguran hingga peringatan tertulis; pengawasan juga menyasar pencegahan kebiasaan vape pada generasi muda.
- MUI Kalbar menyatakan pengguna vape setelah fatwa ditetapkan berdosa secara agama, tetapi MUI tidak berwenang menjatuhkan sanksi; regulasi dan penegakan hukum menjadi kewenangan pemerintah.
Pontianak, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Barat, berencana memperketat pengawasan penggunaan rokok elektrik atau vape menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan vape sebagai barang haram.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungannya terhadap keputusan MUI tersebut. Pemkot Pontianak juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pelaku usaha untuk mengawasi penggunaan rokok elektrik di tengah masyarakat.
Edi menilai, penggunaan vape tidak lagi sekadar berkaitan dengan gaya hidup. Dampak negatif yang ditimbulkan menjadi alasan penting untuk membatasi penggunaannya, terutama di kalangan generasi muda.
"Ya, karena sudah terbukti banyak mudaratnya dan banyak masalah terkait vape. Saya setuju saja kalau memang MUI menetapkan vape sebagai benda yang haram. Karena ini untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Edi, Jumat (13/11/2026).
1. ASN Pemkot Pontianak dilarang gunakan vape
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. (IDN Times/Teri). Ia menegaskan, pengawasan akan diarahkan untuk mencegah penggunaan vape menjadi kebiasaan di kalangan generasi muda. Selain masyarakat umum, Pemkot Pontianak juga akan menerapkan larangan penggunaan rokok elektrik bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.
ASN yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi secara bertahap sesuai prosedur kepegawaian. Sanksi dapat berupa teguran hingga peringatan tertulis.
"Kita larang," tegasnya.
2. MUI: tidak ada sanksi, tetapi pelanggar fatwa berdosa
Logo MUI - MUI Documentary Sementara itu, Ketua MUI Kalimantan Barat, HM Basri Har, menjelaskan bahwa penetapan vape sebagai barang haram memiliki konsekuensi hukum dalam perspektif agama. Masyarakat yang tetap menggunakannya setelah fatwa ditetapkan dinilai berdosa.
Meski demikian, Basri menegaskan MUI tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan dalam fatwa. Kewenangan membuat regulasi dan menegakkan hukum berada di tangan pemerintah.
"Kalau berdasarkan hukum agama, tentu berdosa. Namun, MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau penindakan terhadap pihak yang melanggar fatwa. Kewenangan untuk membuat aturan dan melakukan penegakan hukum ada pada pemerintah," ujar Basri.
Ia menerangkan, ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
3. Hukum vape dan rokok tidak sama
Ilustrasi vape haram (IDN Times/chatgpt) Fatwa tersebut merupakan hasil kajian para ulama dengan mempertimbangkan dalil agama dan aspirasi masyarakat. Salah satu pertimbangan utamanya adalah dampak negatif vape terhadap kesehatan.
Selain itu, rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media untuk mengonsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika hingga menimbulkan efek memabukkan.
"Secara umum, segala sesuatu yang merusak dan membahayakan manusia hukumnya haram," jelasnya.
Basri menambahkan, ketentuan dalam fatwa tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan vape, tetapi juga mencakup penyebaran dan penyalahgunaannya.
4. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia pada 2009
Ilustrasi vape haram (IDN Times/chatgpt) Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai hukum rokok konvensional telah dilakukan MUI beberapa kali. Salah satunya melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia pada 2009.
Dalam pembahasan tersebut, merokok tidak ditetapkan haram secara mutlak dalam seluruh kondisi. Namun, terdapat keadaan tertentu yang membuat aktivitas merokok dihukumi haram, antara lain merokok di tempat umum karena asapnya dapat membahayakan orang lain, serta kebiasaan merokok yang dilakukan anak-anak dan ibu hamil.
Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, penggunaan rokok elektrik kini menjadi perhatian pemerintah daerah. MUI telah menetapkan ketentuan dari perspektif agama, sedangkan pengaturan lebih lanjut dan penegakan aturan di tengah masyarakat menjadi kewenangan pemerintah.
