Banjir Samarinda Tak Lagi Berhari-hari? Pemprov Kaltim Gelontorkan Rp24 Miliar!

Pernyataan tersebut disampaikan Firnanda saat menanggapi tuntutan dari massa Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di Samarinda memerlukan pendekatan lintas sektor dan waktu yang tidak singkat.

“Masih banyak keluhan dari masyarakat karena banjir belum tuntas. Tapi ini masalah kompleks, tidak bisa selesai dalam sekejap,” ujarnya.

Menurut Firnanda, penanganan banjir di Samarinda melibatkan kerja sama antara Pemprov Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Kementerian PUPR. Salah satu fokus utama saat ini adalah normalisasi Sungai Karang Mumus.

“Kami sudah menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemprov, BWS, dan Pemkot Samarinda,” jelasnya.

Dalam kesepakatan itu, Pemkot bertanggung jawab atas penyelesaian persoalan sosial, khususnya relokasi permukiman di bantaran sungai. Sementara, Pemprov fokus pada pengerjaan fisik normalisasi, dan BWS akan melanjutkan dengan pembangunan turap.

“Prosesnya sudah berjalan. Saat ini tinggal menyelesaikan beberapa titik yang masih terkendala masalah sosial,” tambah Firnanda.

Ia menjelaskan bahwa banjir di Samarinda tidak hanya disebabkan oleh luapan sungai, tetapi juga buruknya sistem drainase dan aliran air dari kawasan hulu, termasuk dari Sungai Karang Mumus hingga wilayah Benanga.

Firnanda juga menyoroti pentingnya menjaga lingkungan, termasuk mengendalikan pembukaan lahan secara liar yang turut memperparah banjir.

Meski begitu, ia mengklaim ada kemajuan. “Kalau dibandingkan sebelum tahun 2019, durasi banjir kini jauh lebih singkat. Dulu bisa berhari-hari, sekarang hanya hitungan jam,” ungkapnya.

Sebagai contoh, ia menyebut kawasan Jalan Juanda yang kerap terdampak banjir akibat Sungai Karang Asam Kecil. Jika permukiman di sekitar sungai berhasil direlokasi dan normalisasi dilakukan secara tuntas, banjir di kawasan tersebut berpotensi teratasi.