Samarinda, IDN Times - Hingga kini belum semua sekolah di Kaltim melaksanakan pola pembelajaran tatap muka atau PTM. Maklum pemerintah belum memberikan lampu hijau untuk mempraktikkan metode tersebut. Padahal nyaris dua tahun pelajar di provinsi ini tak PTM. Ancaman learning loss pun semakin nyata.
“Pokoknya itu kewenangan pemerintah. Jika memang belum bisa PTM, ya, tak bisa kita lakukan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kaltim kepada IDN Times pada Kamis (10/7/2021).
Meski demikian, Rusman tak menampik mengenai adanya ancaman learning loss yang bakal dialami oleh para siswa. Maklum saja, pandemik COVID-19 sudah berlangsung selama dua tahun lebih. Bahkan hingga kini masih terjadi.
Data terakhir menunjukkan akumulasi positif corona sudah mencapai 72.436 kasus. Syukurnya 69.682 pasien juga telah alami kesembuhan. Menyisakan 1.010 orang dalam perawatan. Baik isolasi mandiri atau rumah sakit. Meski demikian 1.744 orang juga tak terselamatkan dari wabah mematikan ini.
Fakta itulah yang menjadi alasan pemerintah belum berani membuka sekolah. Padahal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meminta Juli mendatang semua sekolah menerapkan PTM. Metode belajar online atau dalam jaringan (daring). Lebih karib disebut dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap menjadi pilihan.
“Soal ini (learning loss) saya sudah berulang kali menjelaskan, memang kembali ke gubernur. Tetapi harus ada solusi, jangan hanya melarang,” terangnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menegaskan, bila memang pemerintah melarang sudah seharusnya disertai dengan solusi. Karena di balik masalah selalu ada jalan keluar. Dan kondisi ini yang dirasakan oleh pelajar dan guru kini. Sebab tak semua pelajaran tersebut bisa diselesaikan dengan sekolah online.
“Harus ada kompensasi, jangan hanya bisa melarang,” tegasnya.
Dirinya pun tak masalah jenis solusi yang diberikan. Yang penting para pelajar di Kaltim ini tak selamanya mengikuti sekolah online. Boleh dengan PTM seminggu sekali atau tetap dengan daring namun diberikan sentuhan perubahan. Dengan demikian pola yang ada tak hanya-hanya itu saja.
“Yang penting ada solusi dari pelarangan itu. Jangan tahunya melarang, tapi tak ada solusi. Tak juga membenahi sistem. Kebijakan tak bijak jadinya,” pungkasnya.