Bukan dari Akumulasi Kasus, Status Zona Hitam Balikpapan akan Direvisi
Samarinda, IDN Times -Balikpapan masuk zona hitam penyebaran virus corona atau COVID-19. Penilaian ini diambil lantaran kota tersebut miliki akumulasi kasus lebih dari seratus, persisnya 186. Namun demikian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kaltim segera mengganti penetapan status tersebut.
“Sudah gak ada zona hitam. Makanya saya koreksi infografis dan mulai hari ini ada revisi terkait dasar dan pewarnaannya,” ujar Andi Muhammad Ishak, juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kaltim saat dikonfirmasi pada Rabu (1/7) sore.
1. Dalam sebulan kasus di Balikpapan melonjak 67 persen
Dengan rona hitam tersebut tentu bikin kaget warga sebab warnanya berbeda sendiri dibandingkan daerah lain dan terkesan mencolok.
Maklum hanya dalam sebulan angka positif virus corona di Balikpapan melonjak tajam. Dari 61 pada akhir Mei menjadi 186 kasus di ujung Juni. Atau terjadi peningkatan 67 persen dalam waktu 31 hari.
“Kebijakan gubernur sudah kami sampaikan untuk evaluasi terkait perubahan warna,” pelaksana tugas kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim ini.
2. Warna direvisi, kasus positif terbanyak tetap dari Balikpapan
Nantinya revisi warna hanya akan menyertakan hijau, kuning, oranye dan merah sebagai status zona. Seturut dengan warna, merah pemilik kasus terbanyak, oranye kedua, kuning ketiga dan hijau nihil kasus. Meski telah memakai urutan pasien dirawat, Balikpapan tetap terbanyak kasus virus corona. Jumlahnya ada 71 pasien dirawat.
“Kami mohon maaf, nantinya warna tidak akan berdasarkan akumulasi kasus tapi kasus aktif yang masih dirawat,” imbuhnya.
3. Meroketnya kasus di Balikpapan tak lepas dari pendatang tanpa PCR negatif dan transmisi lokal
Peningkatan kasus di Balikpapan ini tak lepas dari sumbangan individu yang hendak kerja kembali ke Kaltim. Tak hanya itu, transmisi lokal juga memicu meroketnya kasus di Balikpapan.
Itu sebabnya dia meminta perusahaan lebih ketat meminta karyawannya membawa PCR atau polymerase chain reaction dengan hasil negatif.
“Harus ada upaya lebih nyata dalam menekan dan menyaring mereka yang datang, terutama yang bekerja di perusahaan maupun kegiatan swasta lainnya di Kaltim,” pungkasnya.
