Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Darurat Perlindungan Anak di Kaltim? 42 Kasus Kekerasan Tercatat di 2026

Kota Samarinda
3 min read
Darurat Perlindungan Anak di Kaltim? 42 Kasus Kekerasan Tercatat di 2026
Ilustrasi stop kekerasan anak. IDN Times/Ardiansyah Fajar.
  • Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meminta pemerintah daerah, aparat hukum, sekolah, dan masyarakat memperkuat kolaborasi agar hak pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan aman bagi anak terpenuhi.

  • Data UPTD PPA Kaltim hingga Oktober 2026 mencatat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 42 kasus melibatkan korban anak.

  • Pemprov Kaltim, Kejati, pemerintah kabupaten/kota, dan Kejari menandatangani kesepakatan pemenuhan hak anak terlantar, yang diminta ditindaklanjuti melalui perlindungan, pendampingan, dan pemulihan konkret.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud meminta seluruh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat memperkuat kerja sama dalam melindungi anak. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

Rudy menyampaikan hal itu dalam kegiatan Penyampaian Isu Strategis Daerah dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Kaltim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

“Pemerintah harus hadir, masyarakat harus peduli, dan seluruh pihak harus bergerak bersama melindungi anak-anak kita,” tegas Rudy dikutip dari akun IG Pemprov Kaltim.

  1. 1. Kondisi anak yang tidak memperoleh pengasuhan layak

    Dia menyoroti kondisi anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak mendapatkan pengasuhan secara layak. Menurutnya, persoalan keluarga maupun ekonomi tidak boleh membuat anak kehilangan hak dan kesempatan untuk meraih masa depan.

    “Jangan sampai kondisi keluarga maupun persoalan ekonomi membuat mereka kehilangan hak dan kesempatan untuk meraih masa depan,” ujarnya.

    Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kaltim, hingga Oktober 2026 tercatat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 kasus melibatkan korban anak.

  2. 2. Komitmen daerah dalam kasus perlindungan anak

    Ilustrasi kekerasan anak (IDN Times/Sukma Shakti)
    Ilustrasi kekerasan anak (IDN Times/Sukma Shakti)

    Rudy meminta agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara layak.

    “Kita perlu memastikan setiap anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang layak,” katanya.

    Dia juga menegaskan kesepakatan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dengan Kejati serta kejaksaan negeri (Kejari) se-Kaltim tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.

    Menurutnya, seluruh pihak harus menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui langkah konkret agar manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak di Kaltim.

    “Kesepakatan kita hari ini jangan hanya di dalam dokumen untuk memenuhi administrasi, tetapi harus benar-benar dilaksanakan demi generasi masa depan Kaltim,” tegasnya.

  3. Pj Rektor UNS Dr. Chatarina Muliana. (IDN Times/Larasati Rey)
    Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chatarina Muliana. (IDN Times/Larasati Rey)

    Sementara itu, Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana mengatakan kualitas suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

    Menurutnya, keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak terlantar yang tidak memperoleh pengasuhan memadai.

    “Kualitas daerah juga tercermin dari sejauh mana pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memberikan perlindungan bagi kelompok yang paling membutuhkan perhatian, khususnya anak-anak kita yang berada dalam kondisi terlantar dan tidak memperoleh pengasuhan yang memadai,” ujarnya.

    Kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemenuhan hak-hak anak terlantar. Kesepakatan dilakukan secara serentak antara Gubernur Kaltim dengan Kajati Kaltim serta para bupati dan wali kota dengan kepala Kejari di seluruh wilayah Kaltim.

    Turut hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, perwakilan Forkopimda Kaltim, Asisten Pangkogabwilhan II Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu, serta para bupati dan wali kota se-Kaltim.

Related Articles

See More