Desain Arsitektur Ruang Siber Ibu Kota Negara di Kaltim

16 Sep 2021, 14:00 WIB

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Balikpapan, IDN Times - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menghadiri Seminar Penguatan Sumber Daya Siber Nasional (SDSN) 2021 di Aula Makodam Vi Mulawarman, Kamis (16/9/2021).

Seminar yang dihadiri Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Madya TNI Imran Baidirus mengangkat tema Desain Arsitektur Ruang Siber Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan Guna Meningkatkan Cyber Awareness di Ruang Publik.

"Masyarakat perlu terus diedukasi, bahwa ada satu ancaman yang harus kita waspadai yaitu cyber war atau perang siber," kata Hadi dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.

1. Perang siber di zaman modern dan digital

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi (IDN Times/Hilmansyah)

Hadi mengatakan penguatan sistem siber menjadi sangat penting, karena perang global dewasa ini sesungguhnya bukan lagi dalam bentuk perang fisik, tetapi perang siber (cyber war).

Apalagi, saat ini negara sedang bersiap menuju pemindahan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim. Pemerintah menunjuk lokasi IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara (PPU)-Kutai Kartanegara (Kukar).

2. Literasi masyarakat ditingkatkan tentang bahaya siber

Ilustrasi penerapan aplikasi digital dalam jaringan website. IDN Times/Feny Maulia Agustin

Literasi masyarakat harus terus ditingkatkan terkait penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi potensi serangan siber.

Hadi mengatakan bila Indonesia dan IKN nantinya tidak memiliki pertahanan siber yang kuat, maka akan sangat berbahaya bagi negara.

"Serangan siber bisa melumpuhkan seluruh infrastruktur ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan kita," jelas Hadi.

3. Pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesadaran bahaya cyber war

Unsplash

Karena itu masyarakat dan pemerintah harus meningkatkan kesadaran bersama tentang bahaya cyber war ini. Berikutnya, menyiapkan teknologi dan SDM yang bisa mendalami menguasai dan mengendalikan sistem siber yang terintegrasi secara nasional.